NGANJUK Warta Global Jatim.id
Di lereng Gunung Wilis, tepatnya di kawasan Watu Lawang, pintu gerbang suci Air Terjun Sedudo, kini sedang berlangsung sebuah pertarungan besar: antara keuntungan sesaat dan kelangsungan hidup jangka panjang. Proyek pengembangan wisata alam yang digagas oleh investor PT Dan Home and Property, yang bergerak di bidang komersial, semakin menguatkan dugaan adanya pengalihan fungsi lahan demi kepentingan bisnis swasta yang berkedok pembangunan daerah.
Proyek yang memadukan konsep kafe, glamping, dan destinasi pemandangan alam ini tampak menjanjikan dari sisi ekonomi. Namun di balik rencana megah itu tersembunyi ancaman nyata: ekologi dikorbankan demi keuntungan jangka pendek. Pengembangan yang mengubah bentang alam, menebang pohon, dan memotong tebing di kawasan hutan bukan sekadar soal pembangunan itu adalah perampasan hak hidup bersama demi keuntungan segelintir pihak.
Seringkali kita lupa satu hal mendasar: Ekologi adalah fondasi dari seluruh sistem kehidupan, termasuk ekonomi. Tanpa alam yang sehat, tidak akan ada bahan baku, air bersih, udara segar, maupun iklim yang stabil untuk mendukung aktivitas bisnis dan industri.
"Ekonomi tanpa ekologi adalah bangunan tanpa fondasi sebentar tampak megah, namun sewaktu-waktu bisa runtuh menimpa siapa saja."
Ketika ekosistem rusak, ekonomi justru akan menanggung kerugian yang jauh lebih besar: bencana alam, krisis pangan, wabah penyakit, dan kelangkaan sumber daya. Biaya pemulihan lingkungan selalu jauh lebih mahal daripada keuntungan yang didapat dari merusaknya.
Konsep ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), di mana pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan. Kita bisa maju tanpa merusak, berkembang tanpa menghancurkan warisan untuk anak cucu. Ekologi dan ekonomi bukan musuh tapi ekonomi harus melayani kehidupan, bukan sebaliknya.
Didik, penggiat Lingkungan Hidup Nganjuk, dengan tegas menolak konsep pengembangan wisata alam yang mengorbankan alam demi angka Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kita tidak boleh buta hanya pada angka PAD. Daerah maju bukan diukur dari berapa banyak beton yang ditebar di atas tanah subur, tapi dari seberapa baik kita menjaga keseimbangan dan kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupan semua makhluk. Wisata tidak harus merusak kalau wisatanya merusak, itu bukan pembangunan, itu perampasan masa depan."ujarnya
Pengalihan fungsi hutan dan kawasan konservasi demi kepentingan bisnis swasta adalah tindakan yang tidak bijaksana dan melanggar hukum. Hutan bukan milik pengembang, bukan milik pejabat hutan adalah milik seluruh rakyat, dan generasi mendatang berhak mewarisinya.
"Ekologi jangan dijajah oleh ekonomi. Karena alam tidak butuh manusia, tapi manusia sangat butuh alam."tandasnya (Tomo)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
