Antisipasi kekeringan extrem 2026, Pemkab Bojonegoro Perkuat Sinergi HIPPAM

BOJONEGORO – jatim.wartaglobal.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan langkah preventif besar-besaran untuk menghadapi ancaman kekeringan ekstrem yang diprediksi melanda pada tahun 2026. Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKP CK), Pemkab menggelar pembinaan bagi Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) di Ruang Angling Dharma, Kamis (7/5).

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, jajaran Sekda, kepala OPD, serta puluhan Camat dan Kepala Desa dari wilayah yang tergolong rawan kekeringan.

Pemetaan dan Penguatan Infrastruktur Air

Kepala Dinas PKP CK, Satito Hadi, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan audit dan pendataan menyeluruh terhadap 72 HIPPAM di seluruh Bojonegoro. Langkah ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan teknis maupun manajemen distribusi air di tingkat desa.

"Kami identifikasi mana HIPPAM yang berjalan optimal dan mana yang perlu penguatan. Masukan dari desa sangat penting untuk menentukan langkah strategis, baik jangka pendek maupun panjang," ujar Satito.

Peringatan Dampak El Nino 2026

Wakil Bupati Nurul Azizah memberikan peringatan serius mengenai fenomena El Nino yang diperkirakan memuncak pada Agustus hingga September 2026. Ia menekankan bahwa kesiapan manajerial di tingkat desa sama pentingnya dengan kesiapan teknis.

Beberapa poin utama yang ditekankan dalam mitigasi ini antara lain:

Prioritas Konsumsi: Memastikan cadangan air bersih untuk kebutuhan minum warga tetap aman di atas kebutuhan lainnya.
Penyesuaian Pola Tanam: Mengimbau masyarakat tani untuk menyesuaikan jadwal dan jenis tanaman guna meminimalisir kerugian akibat kurangnya pasokan air irigasi.
Sinergi Pemerintah-Masyarakat: Kolaborasi antara pengelola HIPPAM, Pemerintah Desa, dan Pemkab dalam menjaga infrastruktur air.

Solusi Lapangan Melalui Diskusi

Agenda ini juga menjadi wadah diskusi interaktif untuk membedah masalah klasik di lapangan, seperti keterbatasan sumber air dan kendala infrastruktur distribusi. Dengan langkah "tancap gas" sejak dini, Pemkab Bojonegoro berharap ketahanan air di wilayah-wilayah rawan tetap terjaga meskipun kemarau panjang melanda.

Upaya ini menegaskan komitmen Pemkab dalam menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat dan meminimalisir dampak ekonomi serta sosial dari ancaman kekeringan global 2026. (Prokopim)