PALU Warta Global id
Masalah maraknya pertambangan emas ilegal atau PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) di Sulawesi Tengah kini memasuki babak baru. Menanggapi keresahan publik yang terus memanas, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memberikan jawaban tegas: tindakan nyata akan segera dilakukan dan ini bukan sekadar wacana.
Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan yang beredar di masyarakat yang menyebutkan bahwa instruksi dari Presiden maupun pimpinan Polri hanyalah "isapan jempol" atau omong kosong tanpa tindakan nyata.
Komitmen Tegas Kapolri
Pada Sabtu (4/4), Kapolri menyampaikan komitmen tersebut secara langsung kepada Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon (PW-FRN) Counter Polri, Agus Flores, yang juga menyampaikan aspirasi dan laporan terkait kondisi di lapangan.
"Kami menanggapi serius laporan dan keresahan masyarakat. Jangan ada yang berpikir bahwa ini hanya sekadar wacana. Langkah penegakan hukum akan segera kami lakukan," tegas Jenderal Listyo Sigit.
Sebagai wujud keseriusan, Kapolri memastikan akan segera menurunkan tim dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri langsung ke wilayah Sulawesi Tengah. Langkah ini diambil untuk melakukan pengusutan tuntas serta pemberantasan terhadap aktivitas tambang ilegal yang selama ini dinilai banyak pihak seolah tak tersentuh hukum.
Seluruh Wilayah Masuk Pengawasan Prioritas
Senada dengan pernyataan Kapolri, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Moh. Irhamni, S.H., M.H., juga memberikan penegasan serupa. Ia memastikan bahwa seluruh titik lokasi tambang ilegal yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah kini sudah masuk dalam daftar pengawasan dan penindakan prioritas.
"Kami sudah memetakan wilayah-wilayah tersebut. Tidak akan ada lagi tempat bersembunyi bagi pelaku yang beroperasi tanpa izin dan melanggar hukum," ujar Brigjen Irhamni.
Aktivitas tambang emas ilegal di Sulawesi Tengah memang sudah lama menjadi sorotan karena dampaknya yang merugikan negara dari sisi pajak dan sumber daya, serta kerusakan lingkungan yang parah yang mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat sekitar. Dengan turunnya tim pusat, masyarakat berharap kasus ini bisa diusut tuntas hingga ke akar, termasuk jika ditemukan indikasi keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya menjaga hukum.(Tomo tim-red)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
