
Oleh: Iwantoro ,Wartawan Warta Global
NGANJUK Warta Global Jatim.id
Kata "desil" kini menjadi penanda penderitaan baru bagi rakyat kecil. Bukan karena sulit dipahami, melainkan karena di balik angka itu, ada kebijakan yang memutus harapan mereka secara sepihak. Tanpa penjelasan yang masuk akal, tanpa sosialisasi yang layak.
Dari penelusuran langsung Warta Global di lapangan, keluhan datang dari berbagai penjuru. Warga bertanya dengan kebingungan yang mendalam, "Apa itu desil? Siapa yang membuat rumus ini? Kenapa tiba-tiba saya dianggap sudah mampu, padahal setiap hari masih berjuang untuk makan besok?"
Jawaban yang mereka terima selalu sama: "Desil nya naik, bansos dihentikan." Selesai. Tanpa penjelasan, tanpa jalan keluar.
Pemerintah membuat tafsiran yang sungguh mencengkeram akal sehat: siapa yang pernah berutang di bank, dikategorikan sebagai orang mampu.
Di ruangan ber-AC, mungkin terlihat masuk akal. Namun di lapangan? Orang berutang bukan karena kaya mereka berutang karena terpaksa bertahan hidup. Berutang untuk biaya sekolah anak, untuk biaya pengobatan keluarga, untuk menambal kebutuhan mendesak saat penghasilan tak mencukupi. Itu bukti ketidakberdayaan, bukan kemampuan.
Apakah logika demikian dibuat oleh mereka yang tak pernah merasakan perihnya menahan lapar demi anak bisa makan? Rumus ini tidak sekadar keliru ia menindas rakyat yang sudah terhimpit.
Jika semua keputusan diambil berdasarkan rumus di atas kertas, lalu untuk apa negara menggaji petugas di lapangan dan Desa? Mereka yang setiap hari bertemu warga, yang tahu persis siapa yang benar-benar butuh pendapat mereka diabaikan begitu saja. Apakah ini bukan pemborosan uang rakyat?
Warga juga tidak buta. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri: tetangga yang terlihat jauh lebih mampu justru masih menerima bantuan, sementara mereka yang nyaris tak punya apa-apa dicoret dari daftar. Di mana keadilannya? Siapa yang bisa menjelaskan ketidakwajaran ini?
Rakyat tidak menolak adanya sistem. Mereka menolak ketika sistem itu Bertentangan dengan kenyataan hidup di lapangan
Bantuan sosial bukan sedekah. Itu adalah kewajiban negara kepada warganya yang lemah. Jika rumus desil justru mematikan harapan mereka yang paling membutuhkan, maka rumus itulah yang salah bukan rakyatnya.
Teori boleh disusun seindah apa pun di atas kertas. Tapi kebijakan yang benar adalah yang sejalan dengan kenyataan di lapangan. Jangan jadikan rakyat kecil sebagai korban dari rumus yang tidak memahami penderitaan merekam.(Iwantoro)


.jpg)