JAKARTA Warta Global Jatim.id
Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang terdiri dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas memberikan ultimatum keras kepada Presiden Prabowo Subianto pada awal Maret 2026. Melalui surat resmi yang dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara, mereka menuntut pemerintah memenuhi sejumlah tuntutan dalam waktu 3x24 jam, dengan ancaman aksi lanjutan jika tidak dipenuhi.
Dalam surat tersebut, terdapat empat tuntutan utama yang diajukan:
1. Keluar dari Board of Peace (BoP). Mahasiswa menagih janji Prabowo yang pernah menyatakan akan menarik Indonesia dari forum yang digagas Donald Trump tersebut jika dinilai tidak sejalan dengan perjuangan kemerdekaan Palestina.
2. Hentikan pengiriman pasukan ke Gaza. Mereka menilai keterlibatan dalam International Stabilization Force (ISF) berisiko menimbulkan konfrontasi dan merugikan pejuang kemerdekaan Palestina.
3. Revisi pernyataan Kementerian Luar Negeri. Menuntut perubahan narasi yang sebelumnya mereduksi serangan Israel-AS terhadap Iran menjadi "penyesalan gagalnya perundingan", menjadi pengecaman dan pengutukan tegas terhadap tindakan tersebut.
4. Tenggat waktu 3x24 jam. Pemerintah diminta merespons dan memenuhi tuntutan tersebut dalam waktu tiga hari sejak surat dikirimkan, sebelum "murka rakyat" turun.
BoP sendiri merupakan forum internasional yang diluncurkan pada Januari 2026 di Davos, Swiss, dengan tujuan awal mengawasi stabilisasi dan rekonstruksi Gaza, namun mandatnya kemudian diperluas hingga mencakup konflik global. Struktur organisasi ini menuai kritik karena dipimpin secara permanen oleh Trump dengan wewenang yang sangat luas, serta persyaratan keanggotaan yang melibatkan biaya besar.
Di sisi lain, sejumlah analis menilai keikutsertaan Indonesia di BoP memiliki nilai strategis. Menurut mereka, posisi di dalam forum memungkinkan Indonesia menjadi "mata dan telinga" untuk memantau dinamika geopolitik, menyuarakan kepentingan negara berkembang dan dunia Islam, serta mengawal agar kebijakan global tidak mengabaikan hak-hak Palestina. Pemerintah juga menegaskan bahwa partisipasi Indonesia tetap berlandaskan prinsip dukungan abadi bagi kemerdekaan Palestina dan dibatasi pada misi kemanusiaan serta perdamaian.
Sementara itu, terkait pengiriman pasukan, Kementerian Luar Negeri telah mengumumkan bahwa pembahasan terkait BoP ditangguhkan dan misi pasukan perdamaian ke Gaza ditunda, dengan alasan memantau perkembangan konflik dan memastikan keselamatan personel serta WNI di sana.
Ultimatum ini bukanlah aksi pertama yang dilakukan oleh elemen mahasiswa UI. Sebelumnya, mereka juga telah menggelar aksi bertajuk "Cukup 1 Tahun Penindasan" dan menagih realisasi "17+8 Tuntutan Rakyat" yang mencakup berbagai isu dalam negeri, seperti penarikan militer dari urusan sipil, transparansi anggaran, dan reformasi kelembagaan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari pemerintah terkait ultimatum yang diberikan oleh Aliansi Mahasiswa UI. Masyarakat pun menantikan langkah selanjutnya, baik dari pihak pemerintah maupun elemen mahasiswa, terkait isu-isu strategis yang menyangkut kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional(tomo-red)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
