Investasi di Persimpangan: Ketika Kepastian Regulasi Jadi Tantangan di Bojonegoro

BOJONEGORO – Jatim-wartaglobal.id - Dengan kekayaan sumber daya alam dan posisi strategis di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Kamis 25/12/25. sejatinya memiliki modal kuat untuk menjadi tujuan utama investasi. Namun dalam praktiknya, iklim investasi di daerah ini masih menghadapi sejumlah tantangan serius, 

terutama terkait kepastian regulasi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Fenomena pabrik yang telah berdiri namun belum beroperasi secara optimal, hingga fasilitas

 produksi yang tertunda pemanfaatannya, menjadi potret nyata hambatan non-teknis yang dihadapi investor. Kondisi tersebut bukan sekadar persoalan bisnis, melainkan mencerminkan kompleksitas tata kelola kebijakan dan koordinasi lintas sektor.

Tantangan Sosial dan Regulasi

Bagi investor, menanamkan modal di daerah kaya sumber daya tidak hanya berkaitan dengan hitung-hitungan ekonomi, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan dinamika sosial setempat. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi krusial sebagai mediator dan fasilitator.

Namun, sejumlah pelaku usaha menilai bahwa kehadiran pemerintah dalam menjembatani komunikasi dengan masyarakat masih perlu diperkuat. Ketika potensi gesekan sosial muncul, absennya mekanisme dialog yang cepat dan tegas berisiko memperpanjang konflik dan menciptakan ketidakpastian usaha

Kepastian Hukum Jadi Kunci

Isu lain yang mengemuka adalah sinkronisasi regulasi antar-instansi. Dalam beberapa kasus, proses perizinan yang telah berjalan justru menghadapi kendala pada tahap akhir akibat perbedaan tafsir aturan. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa regulasi belum sepenuhnya menjadi instrumen kepastian hukum, melainkan masih menyisakan ruang interpretasi yang luas.

Pengamat kebijakan publik menilai, investor sejatinya tidak menuntut perlakuan istimewa. Yang dibutuhkan adalah sistem pelayanan terpadu yang transparan, konsisten, dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan semua pihak.

Masa Depan Ekonomi Daerah

Ketergantungan Bojonegoro pada sektor migas dinilai tidak bisa berlangsung selamanya. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Untuk itu, reformasi birokrasi, penyederhanaan perizinan, serta penguatan kawasan industri yang terencana menjadi langkah strategis yang perlu segera direalisasikan. Tanpa keberanian politik untuk memperkuat koordinasi dan memangkas ego sektoral, potensi besar yang dimiliki Bojonegoro dikhawatirkan sulit berkembang secara optimal.

Di persimpangan inilah Bojonegoro diuji: apakah mampu menghadirkan kepastian dan kepercayaan bagi investor, atau justru membiarkan peluang ekonomi berlalu tanpa hasil nyata. Kritik dan masukan publik pun menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pembangunan daerah ke depan.

(**)