JATIM.WARTAGLOBAL.ID . Senin (28/9/2026) — Dukungan terhadap nama Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Nazali Lempo, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., CHRMP menguat sebagai calon Jaksa Agung Republik Indonesia. Damanhury Jab, S.H., Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang sekaligus tokoh ormas lainnya, menyatakan figur purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut itu layak dipertimbangkan karena rekam jejak panjang di bidang hukum militer dan penegakan hukum.
Dukungan resmi disampaikan Damanhury Jab kepada awak media pada Senin, 28 September 2026. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Pelindung Tanah Air (PELITA) 08, Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang, Penasehat Ormas Nusantara Bersatu Malang Raya, serta Sekretaris Hukum, HAM dan Advokasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Malang, beliau menilai Nazali Lempo memiliki kombinasi pengalaman kepemimpinan, pemahaman hukum, dan pengabdian yang memenuhi syarat untuk memimpin lembaga penuntutan tertinggi negara.
“Secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan, saya menyatakan dukungan agar Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Nazali Lempo dipertimbangkan sebagai salah satu figur dalam proses penentuan Jaksa Agung Republik Indonesia,” ujar Damanhury secara tegas. Menurutnya, latar belakang pengabdian Nazali di lingkungan hukum militer memberikan perspektif tersendiri yang dibutuhkan institusi Kejaksaan.
Nazali Lempo dikenal memiliki pengalaman panjang di lingkungan Polisi Militer dan Peradilan Militer. Beliau pernah menjabat sebagai Danpuspomal, Danpuspom TNI, hingga Oditur Jenderal TNI. Setelah memasuki masa purnatugas, Nazali juga menjalankan profesi sebagai advokat, sehingga memahami penegakan hukum tidak hanya dari sisi birokrasi negara, melainkan juga dari sudut pandang pencari keadilan.
Damanhury menegaskan, posisi Jaksa Agung bukan sekadar membutuhkan pemahaman hukum secara teoritis, melainkan kemampuan memimpin organisasi besar dengan kewenangan yang sangat luas. Kejaksaan merupakan institusi strategis negara yang menentukan arah penegakan hukum, sehingga pemimpinnya harus memiliki kapasitas manajerial, integritas, serta keberanian mengambil keputusan yang tepat dan cepat.
Pengalaman Nazali dari lingkungan militer dan hukum dinilai menjadi kombinasi yang kuat. Lingkungan militer melatih kedisiplinan, tata kelola organisasi yang rapi, serta kemampuan mengomandoi satuan kerja di berbagai tingkatan. Sementara pengalaman di bidang peradilan membekali pemahaman mendalam terhadap proses hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.
Tantangan penegakan hukum saat ini semakin kompleks. Mulai dari tindak pidana korupsi, kejahatan ekonomi, pencucian uang, kejahatan siber, kejahatan lingkungan, hingga perdagangan manusia dan kejahatan lintas negara. Kerumitan tersebut menuntut Jaksa Agung tidak hanya paham materi hukum, tetapi mampu menyusun strategi penindakan yang menyeluruh, terkoordinasi, dan berkeadilan.
Damanhury menjelaskan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan kedudukan Jaksa Agung sebagai pimpinan sekaligus penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin dan mengendalikan seluruh pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga. Oleh karena itu, proses penentuan figur pemimpin ini harus melihat secara menyeluruh aspek kompetensi, pengalaman, integritas, kepemimpinan, serta pemahaman terhadap persoalan hukum nasional.
Pengalaman sebagai advokat pasca-purnatugas juga dinilai menjadi nilai tambah tersendiri. Sebagai praktisi hukum yang melayani masyarakat, Nazali Lempo dapat melihat persoalan penegakan hukum tidak hanya dari perspektif institusi, melainkan juga dari sisi kebutuhan keadilan yang dirasakan langsung oleh rakyat. Hal ini penting agar Kejaksaan semakin dekat dengan masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan keadilan.
Damanhury menegaskan dukungan ini tidak bermaksud mengesampingkan nama-nama calon lain yang juga memiliki kualifikasi baik. Langkah ini murni merupakan aspirasi masyarakat sipil agar figur dengan rekam jejak teruji turut dipertimbangkan secara objektif dalam proses seleksi. Keputusan akhir sepenuhnya diserahkan kepada Presiden selaku pemegang kewenangan konstitusional.
Siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin Kejaksaan Agung, diharapkan mampu memperkuat institusi menjadi lembaga yang semakin kuat, profesional, dan dipercaya masyarakat. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas, melainkan harus dijalankan secara adil, tegas, dan tanpa pandang bulu. Kepercayaan publik terhadap penegak hukum harus dijaga dan ditingkatkan.
“Bagi saya, Nazali Lempo memiliki modal pengalaman yang cukup kuat untuk dipertimbangkan. Apakah nantinya beliau dipercaya atau tidak, itu merupakan kewenangan Presiden dan mekanisme negara. Tetapi sebagai bagian dari masyarakat sipil, saya melihat beliau merupakan salah satu figur yang patut diberi ruang untuk dipertimbangkan,” pungkas Damanhury Jab.
Red/fer
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
