123 Korban MBG di SMPN 2 Jepara: Dugaan Kontaminasi Daging dan Sanitasi Jebol

JEPARA, WARTAGLOBAL.id --

Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa 123 siswa dan guru SMPN 2 Jepara memasuki babak baru. Hasil investigasi sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mengungkap sederet temuan serius di dapur SPPG Bandengan 5, mulai dari dugaan kontaminasi daging, proses pengolahan yang tidak sesuai standar keamanan pangan, hingga lemahnya sistem pengawasan internal.

Insiden yang terjadi setelah konsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (3/8/2026) itu kini menjadi sorotan luas karena melibatkan ratusan penerima manfaat program pemerintah yang seharusnya menjamin keamanan dan kualitas pangan.

Data hasil pendataan bersama pihak sekolah, Tim Gerak Cepat Puskesmas Jepara, dan Dinas Kesehatan mencatat 123 orang terdampak, terdiri dari 110 siswa dan 13 guru.

Gejala yang muncul meliputi mual, muntah, diare, kram perut, dan kondisi tubuh melemah. Empat siswa bahkan sempat mendapatkan penanganan medis di RSU PKU Aisyiyah Jepara karena mengalami kondisi yang lebih berat dibanding korban lainnya.

Kasus ini dilaporkan kepada Dinas Kesehatan pada Selasa (4/8/2026) sekitar pukul 13.00 WIB dan langsung ditindaklanjuti melalui penyelidikan epidemiologi serta inspeksi sanitasi.

Menu MBG yang dikonsumsi korban terdiri dari beef teriyaki, tumis labu siam, wortel bumbu kuning, tempe goreng, dan semangka.

Dalam pemeriksaan awal, sejumlah siswa dan guru mengaku menemukan kondisi daging sapi yang terasa kurang segar, beraroma prengus, dan mengandung lemak cukup banyak.

Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya persoalan pada bahan baku maupun proses penanganan daging sebelum disajikan kepada siswa.

Tim investigasi juga menemukan adanya daging beku yang kualitasnya dinilai tidak memenuhi standar saat proses pencairan (thawing). Walaupun pihak pengelola mengaku telah memisahkan bahan tersebut, Dinas Kesehatan menilai kemungkinan kontaminasi silang terhadap bahan lain masih sangat mungkin terjadi.

Yang paling mengejutkan, investigasi menemukan berbagai praktik yang dinilai berisiko terhadap keamanan pangan.

Di antaranya, proses pencairan daging dilakukan menggunakan bak air yang kurang higienis.

Makanan dimasak sejak pukul 02.00 WIB namun baru dikonsumsi sekitar pukul 11.30 WIB.

Pendinginan makanan hanya menggunakan kipas angin sebelum pengemasan. Penggunaan alat pelindung diri bagi penjamah makanan tidak diawasi secara konsisten.

Wadah makanan dicuci menggunakan ember, bukan sistem air mengalir. Penyimpanan sampel makanan bercampur dengan bahan lain tanpa pemisahan yang memadai.

Freezer penyimpanan bahan baku tidak memiliki pencatatan suhu dan sistem monitoring masa simpan. SOP pengelolaan pangan tidak dipasang dan pencatatan produksi tidak dilakukan.

Temuan yang paling menjadi perhatian adalah penggunaan daging beku tanpa Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), padahal sertifikat tersebut merupakan salah satu standar penting untuk menjamin keamanan produk asal hewan.

Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas dan keamanan pangan yang diterima masyarakat.

Ketika ratusan siswa dan guru mengalami gangguan kesehatan dalam satu kejadian, maka evaluasi tidak cukup dilakukan pada tingkat teknis semata. Sistem pengawasan, kepatuhan terhadap standar sanitasi, kualitas bahan baku, hingga manajemen risiko harus menjadi perhatian utama.

Program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi tidak boleh meninggalkan celah yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.

Hingga saat ini, Dinas Kesehatan menegaskan bahwa penyebab pasti kejadian belum dapat disimpulkan karena hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan masih dalam proses.

Sampel makanan telah dikirim ke laboratorium dan hasilnya diperkirakan keluar dalam beberapa hari ke depan.

Meski demikian, investigasi sementara menunjukkan sejumlah faktor risiko yang tidak dapat diabaikan, mulai dari kualitas bahan baku, proses penyimpanan, pencairan daging, pengolahan, hingga pengemasan makanan.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara meminta pengelola SPPG untuk melakukan;

1. Memperketat pengawasan internal.

2. Menggunakan bahan baku bersertifikat NKV.

3. Memperbaiki standar sanitasi dapur.

4. Menata ulang sistem pencucian dan penyimpanan makanan.

5. Mewajibkan SOP di seluruh tahapan produksi.

6. Memperbaiki sistem pengelolaan limbah.

7. Melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala.

Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa keamanan pangan bukan formalitas administrasi, melainkan garis pertahanan utama untuk melindungi kesehatan masyarakat. Ketika standar tersebut diabaikan, dampaknya dapat menjalar luas dan menimbulkan korban dalam jumlah besar.

Publik kini menunggu hasil laboratorium dan langkah tegas dari pihak terkait untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di masa mendatang. (Petrus)