NGANJUK Warta Global Jatim.id
Dampak dari gejolak politik dan konflik yang terjadi di Timur Tengah ternyata tidak hanya dirasakan di tingkat global, tetapi kini mulai terasa hingga ke pelosok daerah, termasuk di Kabupaten Nganjuk.
Meskipun pemerintah pusat hingga saat ini belum resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Dexlite menjadi Rp 14.500 per liter, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Para pengusaha tambang yang seharusnya menggunakan jenis bahan bakar khusus yaitu solar industri, justru bertindak sepihak dengan menaikkan harga material urug dan bahan bangunan secara drastis dan tajam.
Kenaikan harga ini bukan hanya sekadar perubahan angka, melainkan seperti "gelombang kejut" yang langsung menghantam dunia konstruksi dan pertambangan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, harga batu kali atau batu urug kini meroket sangat tinggi, mencapai angka Rp 1.500.000 per rit. Tidak ketinggalan, harga sirtu atau campuran pasir dan batu juga ikut terdongkrak naik, kini berada di kisaran Rp 350.000 per rit.
Kebijakan kenaikan harga ini mulai diberlakukan sejak Sabtu lalu, dan dampaknya langsung terasa. Suasana di lokasi tambang dan tempat penimbunan material langsung dipenuhi kegelisahan, baik dari kalangan pengusaha maupun pekerja.
Akibat lonjakan harga yang tidak wajar ini, efek berantai pun tak terhindarkan. Beban biaya yang semakin berat kini harus ditanggung oleh banyak pihak, mulai dari sopir truk, kontraktor, hingga masyarakat kecil yang ingin membangun atau merenovasi rumah.
Banyak pihak mengeluhkan bahwa biaya operasional kini menjadi tidak masuk akal. Akibatnya, sejumlah proyek pembangunan baik skala besar maupun kecil terancam tersendat atau bahkan berhenti sementara. Tidak hanya itu, kenaikan bahan baku ini juga diprediksi akan berdampak lanjut pada harga jual rumah dan properti, yang kemungkinan besar akan ikut naik.
Namun, di balik alasan kenaikan harga karena situasi global, muncul kembali persoalan lama yang selama ini menjadi sorotan: tata kelola pertambangan di daerah ini yang dinilai masih berantakan dan sarat dengan dugaan "permainan".
Sejumlah pihak menilai bahwa banyak pemilik izin tambang yang bertindak semaunya sendiri, tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar.Salah satu masalah yang paling terasa adalah kondisi jalanan. Banyak ruas jalan yang rusak parah akibat dilalui truk-truk berat pengangkut material, namun perbaikan sering kali terlambat atau bahkan tidak dilakukan sama sekali.
Selain itu, kewajiban membayar pajak daerah, khususnya retribusi MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan), diduga sering diabaikan atau tidak dibayarkan sebagaimana mestinya.
Ada hal yang cukup ironi dalam praktik di lapangan. Berdasarkan informasi yang beredar, biaya retribusi MBLB tersebut sebenarnya sudah dipungut atau dibebankan kepada para sopir truk di setiap kali mereka mengambil muatan. Secara logika, uang tersebut seharusnya sudah terkumpul dan siap disetorkan ke kas daerah.
Namun kenyataannya, banyak pengusaha tambang yang justru menunggak atau tidak menyetorkan uang tersebut ke pemerintah daerah. Hal ini tentu merugikan keuangan daerah yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan umum.Tidak hanya soal pembayaran, dugaan adanya "main mata" atau kolusi dengan oknum tertentu juga mulai mencuat ke permukaan.
Disebutkan bahwa laporan jumlah ritase atau muatan yang diserahkan ke dinas terkait diduga tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Ada kecurigaan bahwa jumlah yang dilaporkan jauh lebih sedikit daripada yang sebenarnya diangkut. Jika hal ini benar, maka kerugian yang dialami oleh pendapatan daerah bisa mencapai angka yang sangat besar atau fantastis.Situasi ini tentu memunculkan pertanyaan besar di benak banyak orang: Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari kondisi yang kacau ini?
Kekesalan masyarakat mulai terlihat jelas. Mereka menuntut agar pemerintah daerah bertindak tegas dan tidak lagi menutup mata terhadap berbagai praktik yang merugikan banyak pihak ini.Masyarakat khawatir jika kondisi ini dibiarkan, isu konflik global di Timur Tengah justru akan dijadikan "tameng" atau alasan untuk menutupi berbagai permainan lokal yang semakin tidak terkendali.Saat ini, semua mata tertuju pada pemerintah daerah. Masyarakat menunggu langkah nyata yang akan diambil.
Mampukah pemerintah meredam gejolak harga yang semakin tidak masuk akal ini? Sekaligus, mampukah mereka membenahi tata kelola dunia tambang yang selama ini terlihat carut-marut?
Atau jangan-jangan, krisis harga ini justru akan menjadi awal dari kekacauan yang lebih besar jika tidak segera ditangani dengan serius dan tegas?
(Tim-red)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
