NGANJUK Warta Global Jatim.id
Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, di lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nganjuk baru-baru ini menjadi sorotan tajam publik. Video yang merekam momen ketika Dody tampak menegur keras para pejabat dan tim proyek viral di media sosial, memantik rasa penasaran luas tentang apa yang sebenarnya memicu emosi sang menteri hingga meluap di lapangan.
Kini, Dody Hanggodo akhirnya buka suara menjelaskan duduk perkara di balik kemarahannya tersebut. Penjelasan itu disampaikannya saat meninjau proyek serupa di Surabaya, Minggu (12/4/2026), mengungkap fakta bahwa kekecewaannya bukan tanpa alasan yang kuat.
Menurut Dody, kemarahannya dipicu oleh realita progres fisik proyek yang baru mencapai sekitar 15 persen. Angka ini dinilai sangat jauh melenceng dari target yang seharusnya, mengingat proyek sekolah rakyat ini bukan sekadar pembangunan biasa. Proyek ini ditetapkan sebagai program strategis nasional di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, dengan tenggat waktu yang sangat ketat: harus rampung sepenuhnya pada 20 Juni 2026 dan siap digunakan pada 1 Juli 2026.
Yang membuat Dody semakin kecewa bukan hanya persentase progres yang tertinggal jauh, tetapi juga respons yang diberikan oleh tim di lapangan saat ia menanyakan kondisi tersebut."Yang saya tidak suka itu saat saya datang, tim saya malah ngasih alasan kenapa proyeknya masih 15%, bukannya ngasih saran agar ketertinggalan itu bisa dikejar," ujar Dody dengan nada tegas.
Bagi seorang pemimpin yang memegang tanggung jawab besar, alasan yang menjelaskan masalah tanpa menawarkan solusi nyata dianggap tidak produktif. Dody mengharapkan adanya inisiatif dan langkah konkret untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar pembenaran atas keterlambatan yang terjadi.
Dalam penelusurannya, Dody mengungkapkan bahwa penyebab utama keterlambatan diduga berasal dari persoalan mendasar dalam manajemen proyek. Salah satunya adalah buruknya koordinasi antara penanggung jawab kegiatan di lapangan dengan pihak penyedia jasa konstruksi. Ketidaksinkronan ini membuat alur kerja tersendat dan keputusan seringkali terlambat diambil.
Selain masalah koordinasi, rencana penambahan tenaga kerja yang disusun oleh tim proyek juga dinilai jauh dari cukup untuk mengejar ketertinggalan waktu. Dody menegaskan bahwa jika proyek ini ingin diselesaikan sesuai tenggat yang telah ditetapkan, maka jumlah pekerja harus ditingkatkan secara drastis.
"Dari rencana awal sekitar 100 orang, kebutuhan riil di lapangan bisa mencapai 600 pekerja agar waktu tidak terus terkikis," jelasnya.
Perbandingan angka yang sangat signifikan ini menunjukkan betapa besarnya ketertinggalan yang harus dikejar. Dengan hanya 100 pekerja, mustahil proyek yang tertinggal jauh itu bisa diselesaikan tepat waktu tanpa lembur ekstrem atau penambahan sumber daya manusia yang masif.
Lebih jauh, Dody menekankan bahwa proyek Sekolah Rakyat memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar pembangunan fisik gedung. Bagi pemerintah, proyek ini adalah bagian integral dari upaya strategis untuk menekan angka kemiskinan ekstrem melalui pemberian akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di daerah.
"Karena itu, saya menilai tidak boleh ada ruang untuk kelalaian. Ini menyangkut masa depan generasi dan harapan rakyat," tambahnya.
Dody pun mengakui bahwa ekspresi kemarahannya di Nganjuk mungkin terlihat kurang pantas bagi jabatan seorang menteri. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu adalah respons wajar atas tanggung jawab yang diembannya.
"Ya mohon maaf, saya harusnya tidak boleh begitu sebagai seorang menteri. Tapi kalau program strategis atasan saya terus dibuat mainan, itu saya gimana rasanya," tuturnya dengan jujur.
Pernyataan ini mencerminkan betapa seriusnya pandangan Dody terhadap program ini. Frasa "dibuat mainan" menunjukkan penilaiannya bahwa keterlambatan dan kurangnya persiapan di lapangan adalah bentuk ketidakseriusan dalam menangani mandat negara.
Panggilan untuk Perubahan Ritme Kerja
Di akhir penjelasannya, Menteri Dody Hanggodo memberikan peringatan sekaligus arahan tegas bagi seluruh pihak terkait, baik di Nganjuk maupun di lokasi proyek lainnya. Ia meminta agar seluruh elemen segera memperbaiki ritme kerja, memperkuat koordinasi antar pihak, dan memastikan setiap langkah diambil untuk mengejar target.
"Pastikan proyek berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Tidak ada lagi alasan yang tidak berdasar, yang ada harus ada solusi nyata," tegasnya.
Kasus di Nganjuk ini menjadi pelajaran berharga sekaligus peringatan keras bagi seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan pihak-pihak terkait. Bahwa dalam setiap program strategis negara, terutama yang menyentuh langsung kesejahteraan rakyat, profesionalisme, koordinasi yang kuat, dan integritas dalam bekerja adalah harga mati. Kini, mata publik pun tertuju pada proyek di Nganjuk, apakah teguran keras sang menteri akan mampu mengubah nasib proyek tersebut agar bisa rampung tepat waktu atau tidak.sumber beritasatu.com(****)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
