DPRD Bojonegoro Soroti Kinerja Pemkab, LKPJ Bupati 2025 Jadi Panggung Evaluasi Pembangunan
BOJONEGORO – Jatim.Wartaglobal.id - Rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 di gedung DPRD Bojonegoro, Rabu (11/3/2026), menjadi panggung penting evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama satu tahun terakhir.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar tersebut dihadiri langsung Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, jajaran anggota dewan, Sekretaris Daerah, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Abdulloh Umar menegaskan bahwa penyampaian LKPJ bukan sekadar agenda formal tahunan, tetapi merupakan instrumen konstitusional untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan amanah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Rapat paripurna ini adalah bagian dari mekanisme konstitusional untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, DPRD akan mencermati secara detail isi laporan tersebut agar program pembangunan yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam paparannya menjelaskan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2024.
Dalam laporan tersebut, pemerintah daerah memaparkan berbagai capaian kinerja sepanjang 2025, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Bupati juga mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sumber pendapatan tersebut berasal dari beberapa sektor utama, seperti pajak daerah, retribusi layanan publik, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya.
Selain itu, pendapatan daerah juga diperkuat melalui transfer pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk dana bagi hasil serta bantuan keuangan.
“Peningkatan pendapatan daerah ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen yang terlibat dalam pembangunan,” ujar Setyo Wahono.
Dalam laporan yang sama, Pemkab Bojonegoro juga memaparkan realisasi belanja daerah tahun 2025 yang dialokasikan untuk berbagai sektor strategis, seperti pembangunan gedung dan fasilitas publik, pembangunan jalan, jaringan dan irigasi, pengadaan aset tetap, serta belanja tidak terduga.
Belanja tersebut difokuskan untuk memperkuat infrastruktur daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD Bojonegoro dan seluruh pihak yang telah mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik dalam upaya membangun Bojonegoro,” tuturnya.
Selanjutnya, LKPJ Bupati Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 akan dibahas secara lebih mendalam oleh DPRD sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus dasar penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
