NGANJUK Warta Global Jatim.id
Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara resmi memperkuat akses bantuan hukum bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin). Acara berlangsung di Pendopo KRT Sosrokoesoemo, Rabu (11 Februari 2026).
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Nganjuk Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A., Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tri Wahju Kuntjoro, S.Sos., M.M., perwakilan Kejaksaan, perwakilan Pengadilan Negeri, Ketua Umum Posbakumadin, Dewan Pimpinan Pusat Posbakumadin Ropaun Rambe, tim Posbakumadin Nganjuk, Asisten Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Nganjuk, camat se-Kabupaten Nganjuk, dan kepala desa se-Kabupaten Nganjuk. Program ini bertujuan untuk memastikan masyarakat kurang mampu di pelosok desa mendapatkan pendampingan hukum yang setara, tanpa terkendala biaya maupun jarak.
Bupati Nganjuk Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan Posbakum di tingkat desa/kelurahan bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan instrumen vital dalam mewujudkan keadilan sosial. "Seringkali masyarakat kita di desa merasa takut atau bingung saat menghadapi persoalan hukum. Dengan penguatan Posbakumadin hingga ke level desa, kita hadirkan negara di tengah mereka. Tidak boleh ada lagi warga Nganjuk yang merasa 'buta hukum' atau tidak mendapat keadilan hanya karena masalah biaya," ujarnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tri Wahju Kuntjoro, S.Sos., M.M. menambahkan bahwa teknis pelaksanaan di lapangan akan melibatkan sinergi antara aparatur desa dan para advokat profesional. "Kami meminta para Kepala Desa dan Lurah untuk proaktif memfasilitasi ruang bagi Posbakumadin. Sosialisasi harus masif dilakukan agar masyarakat tahu bahwa layanan ini gratis bagi mereka yang memenuhi syarat. Ini adalah bagian dari reformasi birokrasi kita untuk memberikan pelayanan publik yang paripurna," jelasnya.
Pembina Dewan Pimpinan Pusat Posbakumadin Advokat Ropaun Rambe menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk atas respons positifnya. "Dengan adanya penguatan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap masyarakat tidak lagi ragu untuk mencari keadilan dan memperoleh perlindungan hukum yang layak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Agenda ini bukan sekadar seremoni tanda tangan, melainkan langkah awal dari komitmen panjang Pemkab Nganjuk dalam melindungi hak-hak konstitusional warganya. Kedepannya, keberadaan pos bantuan hukum ini diharapkan dapat menurunkan angka kriminalitas dan sengketa sosial, sekaligus meningkatkan indeks kesadaran hukum bagi masyarakat.(Tomo)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
