Dugaan Pungli Guncang Dunia Pendidikan, SMP Negeri 1 Kertosono Jadi Sorotan Publik

Dunia pendidikan di Kabupaten Nganjuk kembali diguncang kabar mengejutkan. Beredar luas informasi dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga terjadi di SMP Negeri 1 Kertosono, sekolah negeri yang seharusnya menjadi garda terdepan penerapan pendidikan gratis dan berintegritas.

 

Kabar tersebut langsung memantik reaksi keras dari masyarakat. Pasalnya, sekolah negeri telah lama dipahami sebagai lembaga pendidikan yang bebas biaya, kecuali sumbangan yang bersifat sukarela, tanpa paksaan, dan tanpa penetapan nominal tertentu. Namun, realitas yang dilaporkan dinilai berbanding terbalik dengan prinsip tersebut.

 

Isu ini semakin memanas setelah mencuat dugaan adanya pungutan yang dinilai memberatkan wali murid. Tak sedikit masyarakat yang menyayangkan apabila praktik semacam ini masih terjadi di lingkungan pendidikan negeri, terlebih di tengah gencarnya pemerintah menggaungkan program pendidikan gratis dan bersih dari pungli.

 

Menanggapi kabar yang viral tersebut, (Ani ) yang disebut-sebut sebagai pihak terkait sekaligus menjabat sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)  angkat bicara. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Ani dengan tegas membantah isi pemberitaan yang beredar.

 

“Berita itu tidak benar. Dibiarkan saja. Saya sudah koordinasi dengan Kadis. Kalau perlu klarifikasi, nanti akan dihubungi,” ujarnya singkat.

 

Pernyataan tersebut justru memantik tanda tanya baru di tengah publik. Bantahan tanpa penjelasan rinci dinilai belum cukup meredam kegelisahan masyarakat yang menuntut transparansi dan keterbukaan. Warganet pun ramai mempertanyakan bentuk koordinasi yang telah dilakukan, serta alasan klarifikasi resmi belum disampaikan secara terbuka kepada publik.

 

Sejumlah pihak mendesak agar instansi terkait segera turun tangan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap dugaan ini. Publik berharap tidak ada pembiaran terhadap praktik yang dinilai mencederai dunia pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sekolah negeri.

 

Kasus ini menjadi ujian serius bagi integritas penyelenggara pendidikan di Nganjuk. Benar atau tidaknya dugaan pungli tersebut, masyarakat menunggu klarifikasi terbuka dan tegas, agar polemik tidak berkembang menjadi bola liar yang merusak citra sekolah negeri dan dunia pendidikan secara keseluruhan.

(Tomo tim)