Wabup Bojonegoro Pimpin Forum Sinergi dan Evaluasi Dinas Sosial: Fokus pada Akurasi Data dan Efektivitas Penyerapan Anggaran

Wabup Bojonegoro Pimpin Forum Sinergi dan Evaluasi Dinas Sosial: Fokus pada Akurasi Data dan Efektivitas Penyerapan Anggaran

Bojonegoro – Warta global.id.Jatim  Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto, memimpin Forum Sinergi dan Evaluasi di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Kamis (6/11/2025).

Kegiatan yang dihadiri seluruh jajaran Dinsos tersebut berfokus pada evaluasi penyerapan anggaran tahun 2025 serta penekanan pentingnya akurasi data dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto melaporkan, hingga 31 Oktober 2025, realisasi anggaran Dinsos telah mencapai Rp111,5 miliar dari total pagu Rp169,7 miliar, atau sebesar 65,69 persen. Dinsos menargetkan penyerapan hingga akhir tahun mencapai 72 persen, dengan fokus pada program bantuan sosial (Bansos), termasuk BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta persiapan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) dan Bansos Kemiskinan Ekstrem.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup dan Sekda menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara data lokal dan nasional sebagai kunci keberhasilan intervensi kemiskinan.

Sekda Edi Susanto menegaskan masih terdapat perbedaan signifikan antara Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).

Kami harapkan intervensi program harus mengacu pada satu data. Jika data DAMISDA tidak sama dengan DTSEN, maka perlu dilakukan verifikasi lapangan. Hal ini demi memastikan program pengetasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran,” ujar Sekda Edi Susanto.

Sementara itu, Wabup Nurul Azizah menambahkan bahwa Dinsos telah menyiapkan berbagai program pendukung, termasuk pemasangan stiker Keluarga Pra Sejahtera. Ia menekankan pentingnya validitas data agar seluruh program penanganan kemiskinan berjalan efektif dan berdampak nyata.

Terkait persiapan anggaran tahun 2026, Wabup mengungkapkan adanya proyeksi penurunan Dana Transfer Pusat (TKD) yang menyebabkan pendapatan daerah turun dari Rp7,8 triliun pada 2025 menjadi Rp5,8 triliun pada 2026.

Maka perlu dilakukan penyesuaian. Yang penting, dalam penyesuaian untuk 2026, jangan sampai mengotak-atik program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan,” tegas Wabup Nurul Azizah.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap sinergi lintas sektor dapat mempercepat capaian target penyerapan anggaran Dinsos tahun 2025 dan memastikan seluruh program kemiskinan berjalan tepat sasaran.

Pemerintah juga menargetkan sinkronisasi data antara DTSEN dan DAMISDA dapat segera tuntas, sehingga intervensi program kemiskinan di Bojonegoro benar-benar efektif menurunkan angka kemiskinan serta mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat.

(Prokopim Bojonegoro)