KOTA PEKALONGAN, WARTAGLOBAL.id --
Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terus berupaya menuntaskan permasalahan banjir dan rob di Kota Pekalongan, salah satunya dengan mengusulkan anggaran ke Kementerian-PUPR untuk penanganan banjir dan rob di sepanjang aliran Sungai Bremi-Meduri, Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat yang sampai saat ini masih sering melimpas ke pemukiman warga saat terjadi curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.
Menindaklanjuti hal tersebut, jajaran DPRD Kota Pekalongan siap mengawal proses pengajuan anggaran penanganan banjir dan rob di Sungai Bremi-Meduri yang diusulkan Pemkot Pekalongan ke Kementerian PUPR pada Tahun 2025 ini.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Wali Kota Aaf dan jajaran Bapperida Kota Pekalongan bahwa mereka masih merencanakan pengajuan proposal pembenahan di Sungai Bremi-Meduri," kata Azmi usai membuka kegiatan Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Pengantar Walikota Pekalongan Atas Tiga (3) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pekalongan Tahun Sidang 2025 yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu siang (5/2/2025).
Menurutnya, saat ini proses pengajuan proposal anggaran ini sudah dilakukan dan diharapkan bisa berjalan dengan baik, sehingga permasalahan banjir di titik-titik wilayah yang belum ada penanganan khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat ini bisa segera tertangani.
"Dari jajaran DPRD juga akan membahas hal ini, mengingat saat ini sudah memasuki pembahasan program kerja di Tahun 2025. Nantinya, kami akan memanggil beberapa OPD terkait untuk mengupdate terkait program-program tersebut, terutama kaitannya bentuk sinergi dan komunikasi Pemkot ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam mengupayakan bantuan untuk penanganan banjir dan rob di titik-titik wilayah yang belum tertangani," tegasnya.
Lanjutnya, tidak hanya itu, akibat bencana banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi ini juga berdampak pada kondisi ruas jalan di beberapa wilayah dan jalan protokol di Kota Pekalongan mengalami kerusakan dan berlubang sehingga hal ini tentu akan mengganggu aktivitas dan membahayakan bagi pengguna jalan.
Oleh sebab itu, Azmi meminta kepada jajaran DPUPR Kota Pekalongan untuk segera melakikan pemeliharaan dan mengecek urgensi ruas jalan mana saja yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki.
"Terkait jalan-jalan berlubang, kami juga meminta DPUPR untuk melakukan pemeliharaan jalan untuk penanganan jalan yang berlubang. Setelah itu, DPUPR juga harus mengecek dan memetakan prioritas jalan mana yang harus segera dikerjakan perbaikannya. Kalau ruas jalan yang besar, kami meminta DPUPR untuk mengajukan perbaikan jalan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Pemerintah Pusat melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi," pungkasnya.
(ARIYANTO)
KALI DIBACA
.png "Ironis Dugaan Pungli Dana Bantuan Pkh Disabilitas Ds Sanggrahan Disunat.")
