Status Perizinan yang Bermasalah
Berdasarkan temuan yang dihimpun, Warta Global Jatim.id,proyek pengembangan wisata alam Watu Lawang oleh PT DAN HOME & PROPERTI memiliki sejumlah catatan krusial terkait kepatuhan hukum:
1. Hanya mengantongi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dari Perhutani KPH Kediri bukan izin pembangunan
2. Belum memiliki dokumen lingkungan: Tidak ada AMDAL, UKL-UPL, maupun SPPL
3. Pekerjaan sudah berjalan lebih dulu: Penebangan pohon dan perubahan bentang alam dilakukan sebelum izin lengkap diterbitkan
4. Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk: Pembangunan dihentikan sementara karena ketidaklengkapan perizinan
Penting: Pembangunan di kawasan alam seharusnya didahului kajian dampak lingkungan, bukan dijalankan di tengah proses perizinan. Proyek wisata alam yang mengubah bentang alam wajib menilai dampaknya terlebih dahulu agar kerusakan tidak terjadi baru kemudian disadari.
PETA RISIKO BENCANA: Kawasan Berpotensi Longsor Tinggi
Data resmi dan penelitian menunjukkan bahwa lokasi proyek berada di kawasan yang sangat rentan bencana gerakan tanah:
Data Dasar Risiko
- Luas kawasan berisiko tinggi: Desa Ngliman — 2.353,77 Ha
- Potensi longsor Nganjuk: 10 kecamatan memiliki tingkat kerawanan sedang hingga tinggi (InaRISK BNPB)
- Titik paling kritis: Dusun Bruno, jalur puncak Gunung Wilis menuju Air Terjun Sedudo, dan area Watu Lawang
Sumber peta resmi yang dapat diakses publik:
- InaRISK BNPB: inarisk.bnpb.go.id → layer "Tanah Longsor"
- Peta Kerawanan Gerakan Tanah PVMBG-BMKG: kawasan Sawahan
- BPBD Nganjuk & Dashboard Satu Data: dashboard.nganjukkab.go.id
Mengapa Lereng Ngliman Sangat Rawan?
Berdasarkan penelitian Universitas Brawijaya, dan data BPBD Nganjuk (2026):
- Kemiringan lereng terjal Gunung Wilis berpadu dengan jenis tanah yang gembur
- Lapisan air di bawah permukaan membuat tanah menjadi labil saat hujan turun
- Alih fungsi hutan memperberat beban lereng yang sempat terjaga akar pepohonan
- Curah hujan tinggi di kawasan pegunungan memperparah peluang longsor
Riwayat kejadian nyata: Dusun Bruno mengalami longsor pada Juli 2023 dan Desember 2020, menutup jalur wisata serta merusak saluran irigasi Sungai Bruno lokasi yang berada dalam satu sistem lereng dengan Watu Lawang.
REKOMENDASI MITIGASI 2026: Panduan yang Harus Dijalankan
Mengacu pada model mitigasi lereng Gunung Wilis, berikut langkah yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan kawasan:
A. Langkah Struktural
Normalisasi saluran air agar tidak tertutup material longsor
Terasering + penanaman tanaman berakar dalam di kemiringan >40%
Pembangunan dinding penahan tanah di tebing jalur wisata Sedudo
Relokasi terbatas bagi pemukiman di zona rawan tertinggi
Langkah Non-Struktural (Imbauan Resmi BPBD)
Tunda aktivitas luar di jalur pegunungan saat cuaca buruk
Peringatan dini,Pembentukan pos pantau di kawasan Watu Lawang dan dusun sekitar
Jangan bangun fasilitas baru seperti penginapan atau restoran di lereng terjal sebelum ada kajian teknis kelayakan lahan yang independen
Pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah tentu diperlukan. Namun tidak boleh dipertukarkan dengan keselamatan jiwa warga dan kelestarian alam. Watu Lawang berada di kawasan yang peta resminya sudah menandai sebagai zona rawan bencana maka setiap rencana pembangunan di sana harus dimulai dari kajian risiko, bukan dari kepentingan bisnis.
Keseimbangan antara kemajuan dan kehati-hatian adalah kunci agar warisan leluhur tetap terjaga, sekaligus warga terlindung dari bahaya yang bisa dicegah sejak awal. (Tomo)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
