SURABAYA, Warta Global Jatim.id
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Timur menghadapi sorotan tajam dan gelombang kritik yang memuncak setelah rentetan insiden dugaan keracunan massal menimpa ribuan pelajar dalam kurun waktu kurang dari satu pekan . Kasus meluas di tiga titik sekaligus , Sidoarjo, Nganjuk, dan Jombang memicu keprihatinan mendalam sekaligus tuntutan peninjauan menyeluruh terhadap sistem penyediaan makanan program tersebut.
Sidoarjo Insiden pertama meletus pada Selasa (1/9/2026) di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin. Ratusan santri dan pelajar dari 19 sekolah mengalami mual, muntah, pusing, sakit perut, hingga diare setelah menyantap makanan dari SPPG Kalitengah . Hingga Kamis (3/9), Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat 730 orang terdampak, dengan 23 orang masih menjalani rawat inap . Badan Gizi Nasional (BGN) mengindikasikan keterlambatan distribusi makanan makanan disiapkan sekitar pukul 05.00 WIB namun baru disantap siswa setelah pukul 12.00 menjadi dugaan penyebab utama, melampaui batas aman empat jam yang ditetapkan BGN.
Kejadian serupa juga terjadi di Nganjuk Rabu (2/9), gelombang keracunan kembali terjadi di SMAN 3 Nganjuk. Sebanyak 46 siswa dan 1 guru harus mendapat perawatan medis di tiga rumah sakit berbeda setelah menyantap menu nasi goreng, ayam suwir, telur dadar iris, tahu bulat, dan acar . Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro langsung turun ke lapangan memastikan seluruh korban mendapat pendampingan penuh.
Jombang Tak kalah mengkhawatirkan, 256 siswa dan guru di SMP Negeri 1 Kabuh, Jombang, juga mengalami gejala keracunan serupa sejak Rabu (2/9) .Secara keseluruhan, dalam rentang tiga hari, lebih dari 1.100 hingga 1.700 pelajar dan guru di Jawa Timur menjadi korban rentetan insiden ini .
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BGN segera turun tangan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan: seluruh biaya perawatan dan pengobatan korban ditanggung negara secara penuh. Tim medis dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak, sementara SPPG yang terbukti melanggar prosedur telah ditangguhkan operasinya — SPPG Kalitengah, Sidoarjo, misalnya, mendapat sanksi penangguhan selama 30 hari.
Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono bahkan turun langsung ke Nganjuk pada Sabtu (5/9) untuk mengevaluasi dapur penyedia makanan sekaligus menengok kondisi para siswa.
Rentetan insiden ini memicu gelombang reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat:
- DPRD Jawa Timur mendesak evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG dan sistem distribusi makanan MBG di seluruh provinsi.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menyerukan pengawasan ketat dan penindakan tegas terhadap pihak yang lalai, mengingat dampaknya terhadap kesehatan generasi muda.
- Koalisi Masyarakat Sipil bahkan mendesak penghentian sementara program secara nasional guna perbaikan menyeluruh Standar Operasional Prosedur (SOP), penjaminan mutu, serta pengawasan lintas instansi."Jangan sekadar mengganti SPPG atau memperingatkan. Akar masalahnya harus dibenahi, dari pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi," tegas perwakilan koalisi."Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama. Jika sistem masih celah, rem darurat wajib ditarik sebelum korban bertambah." Pernyataan bersama DPRD Jatim dan MUI Jatim.
Saat ini, seluruh pihak berharap perbaikan segera dilakukan secara menyeluruh, agar program yang semula bertujuan menyehatkan generasi penerus tidak justru menjadi sumber bahaya bagi mereka.(s L.Wicaksi)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
