Nganjuk, Warta Global Jatim.id
Pelayanan publik di Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Nganjuk kini menjadi sorotan tajam dari kalangan aktivis anti korupsi. Solidaritas Lintas Jaringan (SLJ) bersama Pergerakan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) meluapkan kegeraman mendalam mereka setelah upaya bertemu Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) setempat berakhir dengan kekecewaan pada Senin (24/2/2026).
Kedatangan para aktivis ini bukan tanpa alasan. Mereka datang dengan tujuan yang jelas: meminta klarifikasi langsung terkait sejumlah persoalan pendidikan yang belakangan menjadi perhatian publik di wilayah Nganjuk. Mulai dari isu pengelolaan anggaran, kualitas fasilitas sekolah, hingga kesejahteraan tenaga pendidik yang belum tuntas, menjadi agenda utama yang ingin mereka bahas secara tatap muka dengan pejabat berwenang. Namun, harapan untuk mendapatkan jawaban yang transparan justru kandas di tengah jalan.
Saat tiba di kantor Cabang Dinas, para aktivis disambut di ruang informasi. Di sana, petugas yang berjaga menyampaikan bahwa Kepala Cabang Dinas sedang mengikuti rapat penting di lantai dua. Petugas juga memberikan perkiraan waktu, menyebutkan bahwa Kacabdin dapat ditemui sekitar satu jam kemudian. Menghargai informasi tersebut dan dengan harap-harap cemas, para aktivis pun memutuskan untuk menunggu. Mereka bersabar, berkeyakinan bahwa pejabat publik akan memenuhi kewajibannya untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
Namun, janji tersebut tak pernah terealisasi. Satu jam berlalu, lalu waktu terus berjalan, namun sosok Kepala Cabang Dinas tak kunjung muncul. Ketika ditanya kembali, alasan yang diberikan justru dinilai berbelit-belit dan tidak transparan. Mulai dari alasan rapat yang diperpanjang hingga alasan lain yang terdengar tidak logis, membuat para aktivis merasa dipermainkan oleh birokrasi yang kaku. Situasi ini perlahan memicu emosi, mengingat waktu yang mereka luangkan tidak sedikit, dan tujuan mulia untuk mengawal kepentingan publik justru dihadapi dengan sikap yang tertutup.
Puncak kekecewaan itu terjadi ketika Ketua SLJ, Yulma, tidak lagi mampu menahan kekesalannya. Di dalam kantor Cabang Dinas, ia meluapkan emosinya dengan berteriak lantang, “Kacabdin ruwet!” Seruan singkat namun penuh makna itu menjadi simbol nyata dari kekecewaan mendalam atas buruknya akses komunikasi antara pejabat publik dan masyarakat sipil. Bagi mereka, teriakan itu bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan cerminan dari rasa frustrasi atas pelayanan yang seharusnya terbuka justru menjadi sangat tertutup.
Menurut pandangan SLJ dan PA GMNI, sikap tertutup serta sulit ditemuinya pejabat dinas bukanlah hal sepele. Justru, hal ini menimbulkan tanda tanya besar dan kecurigaan di kalangan publik. Mereka menegaskan, sebagai pejabat yang digaji menggunakan uang negara, Kepala Cabang Dinas memiliki kewajiban mutlak untuk bersikap terbuka, responsif, dan siap melayani masyarakat. Terlebih lagi, para aktivis hadir bukan untuk mengganggu, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial yang sangat penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan pengelolaan pendidikan berjalan dengan baik.
“Jika hanya untuk bertemu saja dipersulit, bagaimana publik bisa percaya bahwa pengelolaan pendidikan berjalan bersih dan transparan?” tegas salah satu aktivis yang hadir di lokasi, mewakili perasaan seluruh kelompok. Pertanyaan retoris ini menggambarkan kekhawatiran mendalam mereka, jika akses komunikasi saja dibatasi, bagaimana mungkin masyarakat bisa memantau dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan sektor pendidikan yang sangat vital ini?
Para aktivis menegaskan, mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Kasus ini akan terus mereka kawal dan didorong hingga mendapatkan penyelesaian yang adil. Langkah selanjutnya yang akan mereka tempuh adalah melaporkan kondisi pelayanan yang buruk ini ke tingkat provinsi. Mereka juga mendesak agar dilakukan evaluasi serius dan menyeluruh terhadap kinerja Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Nganjuk. Tujuannya satu, memastikan pelayanan publik di sektor pendidikan benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, bebas dari birokrasi yang berbelit, dan menjunjung tinggi prinsip transparansi serta akuntabilitas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Nganjuk terkait protes dan tuduhan yang dilontarkan oleh para aktivis. Masyarakat pun kini menantikan, apakah akan ada perubahan signifikan dalam pelayanan atau justru masalah ini akan berlarut-larut tanpa kejelasan(Tomo)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
