Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses perizinan berusaha di daerah. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV Lemhannas RI di Jakarta, Selasa (10/6/2025). Tomsi menyebut, langkah konkret telah disiapkan, termasuk penyusunan timeline percepatan perizinan bagi pemerintah daerah (Pemda).
Lambatnya perizinan berusaha kerap menjadi penghambat pembangunan daerah. Tomsi mengakui bahwa kompleksitas birokrasi dan kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah turut memperpanjang proses. Untuk itu, Kemendagri fokus pada penyederhanaan prosedur, termasuk dengan memperkuat peran Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai layanan satu atap.
Salah satu solusi yang digulirkan adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang lebih efisien, murah, dan transparan. Kemendagri juga mendorong Pemda untuk memaksimalkan fungsi MPP, di mana beberapa daerah dinilai telah sukses menerapkan layanan terpadu ini. "Kita upayakan, pastikan, bahkan lombakan kinerja MPP," tegas Tomsi.
Tomsi menekankan pentingnya dukungan teknologi dalam memperlancar perizinan daring. Ia mengkritik layanan online yang kerap tidak optimal, justru memaksa pelaku usaha datang langsung. Selain itu, ia meminta kementerian/lembaga terkait bersinergi dengan Pemda, mengingat persyaratan perizinan melibatkan banyak pihak.
Sekjen Kemendagri berharap Pemda dapat lebih responsif dalam mengurus perizinan, terutama untuk mendukung investasi dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA). "Perizinan harus menjadi enabler, bukan penghalang," ujarnya. Ia juga mengingatkan agar daerah tidak terjebak dalam birokrasi yang berbelit.
Dalam audiensi tersebut, turut hadir Ketua Kelompok Peserta P3N Lemhannas RI, Simon Saimima, beserta anggota. Tomsi berharap masukan dari para peserta dapat memperkaya strategi percepatan perizinan. Lemhannas RI dinilai sebagai mitra strategis dalam mengawal kebijakan pemerintahan.
Dengan berbagai terobosan yang dijalankan, Kemendagri optimis percepatan perizinan berusaha akan mendongkrak iklim investasi dan ekonomi daerah. Tomsi menegaskan, kolaborasi antara pusat, daerah, dan sektor swasta menjadi kunci utama untuk mewujudkan pelayanan yang efisien dan berkelanjutan. [fer]
