KLATEN, WARTA GLOBAL JATIM.ID – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Benny atau yang akrab disapa Lindha Benny, menegaskan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal di tengah proses hukum yang menjerat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Penegasan tersebut disampaikan Lindha Benny saat menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat di ruang rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Klaten, Senin (19/10/2026). Rakor ini menjadi agenda awal Lindha dalam menjalankan tugas sebagai Plt. Bupati Klaten setelah memperoleh penunjukan dari Gubernur Jawa Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, Lindha menekankan pentingnya menjaga kesinambungan administrasi pemerintahan, memastikan program kerja tetap terlaksana, serta menjamin masyarakat tetap mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.
“Yang jelas, memastikan bahwa administrasi harus terus berjalan dan pelayanan masyarakat juga harus tetap berjalan. Tidak boleh terhambat apa pun kondisinya. Harus selalu melayani dengan sebaik-baiknya dan seproduktif mungkin,” jelas Lindha seusai rakor.
OPD DIMINTA TETAP FOKUS MENJALANKAN TUGAS
Lindha juga memberikan motivasi kepada seluruh jajaran OPD agar tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara profesional. Program-program yang telah direncanakan sebelumnya diminta tetap dilaksanakan sesuai ketentuan dan prioritas yang telah ditetapkan.
Menurutnya, persoalan hukum yang sedang berlangsung tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelayanan publik. Masyarakat tetap harus memperoleh hak atas pelayanan pemerintahan secara baik, tertib, dan berkelanjutan.
“Jadi, mau bagaimana juga, enggak bisa permasalahan ini menjadi permasalahan utama untuk menghambat pelayanan di masyarakat,” ungkapnya.
KOORDINASI DENGAN PEMPROV JATENG DIPERKUAT
Lindha mengakui bahwa kewenangan seorang Plt. Bupati memiliki batasan sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Klaten tetap berjalan sesuai koridor hukum.
Ia menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan apabila dibutuhkan, terutama dalam menjaga kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.
“Dari provinsi juga sudah menyampaikan secara terbuka siap memberikan dukungan apa pun yang nanti dibutuhkan. Kami prinsipnya tetap harus menjalankan apa yang sudah menjadi peraturan. Jadi, tidak boleh lepas dari regulasi yang memang sudah ditetapkan,” tegas Lindha.
Selain memastikan pelayanan publik tetap berjalan, Lindha berharap masyarakat Kabupaten Klaten dapat turut menjaga situasi yang kondusif. Ia menginginkan warga tetap merasakan keamanan, kenyamanan, dan ketenangan selama proses hukum berlangsung.
KPK TETAP PROSES DUGAAN KORUPSI
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten pada Kamis (15/10/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sekitar 20 orang yang terdiri atas sejumlah aparatur sipil negara (ASN), pihak swasta, dan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Setelah menjalani pemeriksaan di Polresta Klaten, sembilan orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada Kamis malam untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka terdiri atas Bupati Hamenang, sejumlah ASN, pihak swasta, serta seorang pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pada Jumat (16/10/2026), KPK mengumumkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut, yakni Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta pihak swasta Amin Wahyu Utomo.
KPK mengungkap adanya lima klaster dugaan korupsi yang menjadi bagian dari perkara tersebut. Kelima klaster itu meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta pemberian kepada pihak BPK yang diduga berkaitan dengan pengondisian audit.
Proses hukum terhadap para tersangka kini menjadi bagian dari penanganan perkara oleh KPK. Seluruh dugaan tersebut tetap harus diuji melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
PELAYANAN PUBLIK MENJADI PRIORITAS
Di tengah dinamika pemerintahan Kabupaten Klaten, pesan utama yang disampaikan Plt. Bupati Lindha Benny adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti. Seluruh jajaran pemerintah daerah diharapkan tetap bekerja secara profesional, menjaga kedisiplinan, dan melaksanakan program sesuai regulasi.
Keberlangsungan pelayanan publik menjadi hal penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sementara proses hukum atas dugaan korupsi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
WARTA GLOBAL JATIM.ID Media Cepat, Akurat & Terpercaya
NUR CHOLIS, C.JI., C.LWI Pimpinan Redaksi Warta Global Jatim
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
