Nganjuk Warta Global Jatim.id.
Sejak tanggal 22 Juni 2026, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan ini diambil karena bertepatan dengan masa libur sekolah yang berlangsung hingga pertengahan Juli 2026.
Keputusan ini ternyata memicu beragam tanggapan dari masyarakat, ada yang mendukung dan ada pula yang keberatan.
Kelompok yang setuju menilai langkah ini tepat. Penghentian ini diperkirakan bisa menghemat anggaran negara hingga Rp3 triliun. Selain itu, waktu libur sekolah dianggap momen yang pas untuk memperbaiki tata kelola program.
Mereka juga berpendapat program MBG selama ini belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan yang paling mendesak. Anggaran yang dihemat sebaiknya lebih baik dialihkan untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan.
Keluhan dari Pihak yang Terpengaruh
Di sisi lain, kebijakan ini menuai keluhan, terutama dari pelaku usaha dan pekerja yang terlibat langsung.
- Perputaran ekonomi lokal terganggu, dan ada kekhawatiran pekerja dapur serta mitra kerja akan kehilangan mata pencaharian.
- Para pengusaha mitra BGN (SPPG) mengaku rugi besar. Mereka sudah mengeluarkan banyak modal, namun tiba-tiba harus berhenti beroperasi.
- Selama masa berhenti ini, para pekerja di SPPG juga tidak menerima gaji.
Dampak Global Harga Barang Pokok: Masyarakat Merasa Lega
Di tengah perdebatan itu, ada hal yang dirasakan positif oleh ibu-ibu rumah tangga dan pedagang kecil. Harga kebutuhan pokok mulai turun dan daya beli masyarakat perlahan membaik.
"Dulu saat MBG berjalan, telur saya beli Rp31.000 per kilo. Sejak program berhenti, harganya sekarang tinggal Rp22.000 saja," ujar Bidayah, salah satu ibu rumahtangga .
Sunyoto, Ketua LSM KPK RI DPD Nganjuk, juga membenarkan hal ini. "Kami pantau di lapangan, ibu-ibu dan pedagang kecil mulai lebih bersemangat. Harga bahan pokok turun dan orang-orang mulai berani belanja lagi," katanya.
Evaluasi Lebih Dalam Sebelum Melanjutkan
Melihat kenyataan yang beragam di lapangan, Sunyoto menyarankan pemerintah untuk tidak terburu-buru. Program ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, jangan terlihat seperti dipaksakan berjalan.
"Pemerintah sebaiknya meninjau ulang asas manfaatnya. Cukup lihat dampak yang sudah terjadi saja, kita bisa pelajari apa yang kurang pas dan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat," tegasnya.
Saat ini, masyarakat masih menunggu kepastian kapan program MBG akan kembali berjalan ataukah di berhentikan seterusnya dan apabila ada perbaikan,bagaimana bentuk perbaikannya nanti.(Tomo)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
