Jatim.wartaglobal.id
SURABAYA – Bidang Humas Polda Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun 2026 di Surabaya pada Kamis, 21 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momen strategis untuk mengevaluasi dan menyusun langkah penguatan fungsi kehumasan di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan tantangan komunikasi publik yang semakin kompleks.
Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menyoroti ancaman serius berupa penyebaran informasi palsu atau hoaks serta narasi negatif yang semakin marak beredar di ruang digital. Perkembangan teknologi dinilai mengubah cara informasi bergerak, sehingga membutuhkan respons yang lebih cepat dan tepat dari institusi kepolisian agar tetap relevan dan dipercaya masyarakat.
Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan bahwa kehadiran kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi faktor utama yang membuat arus informasi bergerak sangat cepat. Teknologi tersebut tidak hanya memudahkan penyebaran berita benar, tetapi juga dimanfaatkan untuk menyebarkan berita bohong di berbagai platform media sosial dalam waktu yang sangat singkat.
“Informasi palsu, hoaks, dan narasi negatif sekarang bisa menyebar dalam hitungan menit dan berpotensi memengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” ungkap Kombes Abast saat memberikan arahan dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa dampak dari informasi yang salah dapat mengganggu stabilitas dan ketenangan sosial di tengah masyarakat.
Menurut Kombes Abast, kondisi ini menuntut perubahan besar dalam cara kerja fungsi Humas Polri. Dulu, tugas kehumasan hanya sebatas menyampaikan informasi, namun kini perannya meluas hingga harus mampu menjaga dan mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri di tengah derasnya arus informasi.
Ia menegaskan bahwa Humas Polri harus berposisi sebagai sumber informasi kebenaran tunggal yang dapat diandalkan. Tugas utamanya adalah meluruskan disinformasi secara cepat, akurat, dan didasarkan pada data serta fakta hukum yang sah dan valid agar publik tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru.
Perkembangan media digital dan kemajuan teknologi juga disebutnya sebagai tantangan terbesar, terutama saat menghadapi isu-isu yang menjadi viral di masyarakat. Kombes Abast mengingatkan bahwa keterlambatan dalam penanganan atau penjelasan atas suatu peristiwa dapat memicu tumbuhnya opini negatif yang merugikan nama baik institusi.
“Peristiwa yang viral dan tidak segera dikelola dalam waktu emas atau 'golden time' bisa membentuk opini publik yang negatif dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tegasnya. Oleh karena itu, respons cepat dan terukur menjadi syarat mutlak dalam manajemen informasi saat ini.
Selain peran Humas, seluruh personel Polri juga diminta turut bertanggung jawab menjaga citra institusi dengan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Hal ini selaras dengan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan, yang mewajibkan setiap anggota memberikan respons positif terhadap informasi yang benar.
“Setiap insan Polri memiliki tanggung jawab menjaga citra institusi dan memberikan respons positif terhadap informasi yang benar,” tambahnya. Penguatan aturan ini bertujuan agar seluruh elemen organisasi memiliki kesamaan persepsi dan tindakan dalam berkomunikasi dengan publik.
Selain fokus pada komunikasi digital dan pengendalian informasi, Polda Jatim juga mendorong terjalinnya sinergi yang erat dengan media massa. Pihak kepolisian memandang pers sebagai mitra strategis yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas informasi yang diterima oleh masyarakat luas.
Rakernis Bidhumas Polda Jatim 2026 ini sendiri mengusung tema “Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media Guna Mendukung Program Kerja Polri serta Pemerintah Dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden RI”. Tema tersebut menegaskan komitmen institusi untuk selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan fungsi Humas Polri di Jawa Timur dapat menjadi lebih modern, adaptif terhadap perubahan zaman, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Hal ini menjadi langkah penting dalam mendukung kinerja kepolisian yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
[fer]
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
