Nganjuk Warta Global Jatim.id
Oleh: John Wadoe
Secara prinsip, pendidikan harus menjadi ruang yang merata dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, bukan menjadi beban yang menjerat mereka yang sudah berada di bawah garis kemiskinan. Fenomena yang terjadi di salah satu SMKN di Kabupaten Nganjuk, di mana wali murid yang tidak mampu dipaksa membayar "sumbangan tidak jelas", bukan hanya masalah administratif semata, melainkan tindakan yang berpotensi melawan hukum dan memiliki implikasi politik serta sosial yang mendalam.
Data dasar sekolah jelas mencatat siapa saja wali murid yang tidak mampu, bahkan sebagian besar di antaranya adalah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang juga merupakan keluarga penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan tersebut diberikan negara untuk memenuhi kebutuhan pokok dan memastikan akses pendidikan yang layak. Jika negara sudah bertanggung jawab untuk mendukung kehidupan dasar mereka, mengapa kemudian muncul beban biaya yang tidak jelas dalam nama "sumbangan"?
Realitas yang tak bisa kita abaikan adalah, sebagian besar orang tua dari siswa tidak mampu justru berharap anak-anaknya bekerja dan mendapatkan penghasilan sejak dini, bukan melanjutkan pendidikan. Ini bukan karena mereka tidak mencintai anak-anak mereka, melainkan akibat kondisi ekonomi yang memaksa. Kita negara, pemerintah Kabupaten Nganjuk, dan seluruh elemen masyarakat yang pedulilah yang lebih membutuhkan anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan berkualitas. Mereka adalah calon pemimpin, agen pembangunan, dan ujung tombak perubahan yang akan membawa Kabupaten Nganjuk melangkah maju di masa depan. Membiarkan mereka terjegal oleh biaya-biaya aneh yang pada dasarnya adalah pungutan liar, berarti kita mengorbankan masa depan daerah kita sendiri.
Oleh karena itu, gerakan yang kami gawangi (SLJ) tidak akan diam dan akan menuntaskan kasus ini melalui semua jalur yang sah. Tujuan kita tidak hanya untuk menggratiskan siswa tidak mampu dari beban tersebut, tetapi juga memastikan adanya sangsi hukum bagi oknum yang melakukan praktik pungli di sektor pendidikan. Awalnya kita berusaha menyampaikan aspirasi dengan penuh kesabaran mengingat bulan puasa sedang berlangsung, namun ketika tindakan memaksa tetap berlanjut terhadap siswa miskin, kami terpaksa mengambil langkah-langkah aksi yang kontinyu.
Nasib anak-anak kita adalah investasi paling berharga untuk masa depan Kabupaten Nganjuk. Inilah saatnya kita semua bergerak bersama untuk melindungi mereka.
Salam lima jari,
John Wadoe. (Tomo)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
