Reses Perdana 2026, Ketua DPRD Jepara Satukan Ponpes, Kejari dan Polri Bentengi Umat dari Aliran Menyimpang

JEPARA, WARTAGLOBAL.id --

Mengawali masa reses 2026, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna memfasilitasi forum strategis bersama pondok pesantren, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memperkuat sinergi menjaga kerukunan umat serta mencegah berkembangnya paham keagamaan menyimpang di tengah masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Jepara, H. Agus Sutisna, S.H., M.H., mengawali Masa Reses Sidang I Tahun 2026 dengan langkah substantif dan bermakna. Ia memfasilitasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Jepara dalam dialog dan serap aspirasi bersama Kejaksaan Negeri Jepara dan Polres Jepara, Senin (19/1/2026), di Gedung Serbaguna DPRD Jepara.

Forum ini menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, Agung Bagus Kade Kusimantara, serta perwakilan Polres Jepara yang diwakili Kasat Binmas Iptu Happy Nawang Kuncoro. Kegiatan tersebut menjadi ruang strategis membangun kolaborasi lintas institusi dalam menjaga harmoni kehidupan beragama, memperkuat ketahanan sosial, serta mengantisipasi berkembangnya aliran keagamaan menyimpang.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Agus Sutisna menegaskan bahwa reses tidak sekadar menjadi ajang penyerapan aspirasi, tetapi juga sarana membangun dialog kebangsaan yang solutif antara negara dan elemen keagamaan.

“Sinergi antara DPRD, pesantren, Kejaksaan, dan Polri adalah fondasi penting dalam menjaga ketenteraman masyarakat. DPRD siap mengawal aspirasi pondok pesantren, baik dalam aspek regulasi, anggaran, maupun pengawasan kebijakan publik,” tegas Agus.

Ia juga membuka diskusi terkait peran Kejaksaan melalui Tim PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat), serta peran Polri dalam menjaga keamanan melalui pendekatan preventif, persuasif, dan edukatif terhadap potensi penyimpangan ajaran agama.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, Agung Bagus Kade Kusimantara, menjelaskan bahwa Kejaksaan memiliki mandat menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat melalui deteksi dini dan pembinaan berbasis hukum.

“Program PAKEM tidak bertujuan represif, melainkan preventif dan edukatif. Kami mengedepankan dialog, klarifikasi, dan pembinaan agar potensi konflik sosial dapat dicegah sejak awal,” jelasnya.

Kasat Binmas Polres Jepara, Iptu Happy Nawang Kuncoro, menambahkan bahwa pondok pesantren memiliki peran strategis sebagai benteng moral masyarakat. Menurutnya, pesantren dengan tradisi keilmuan dan keteladanan santri mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah penyimpangan sosial maupun ideologis.

“Polri mendorong pendekatan humanis melalui pembinaan, komunikasi intensif, dan kemitraan dengan pesantren. Keamanan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal membangun kesadaran bersama,” ujarnya.

Ketua FKPP Kabupaten Jepara, Rosyid Arwani, S.Hum., menyampaikan apresiasi atas fasilitasi Ketua DPRD Jepara yang dinilainya sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap dunia pesantren. Ia menegaskan kesiapan FKPP untuk bersinergi dengan DPRD, Kejaksaan, dan Kepolisian demi menjaga kemurnian ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

“Kami siap bersinergi demi terwujudnya masyarakat Jepara yang aman, rukun, religius, dan bermartabat menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tegas Rosyid.

Diketahui, FKPP Kabupaten Jepara menaungi sebanyak 285 pondok pesantren yang telah memiliki legalitas resmi melalui Izin Ijazah Operasional Pondok (IJOP) dari Kementerian Agama. Keberadaan FKPP menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga harmoni kehidupan beragama sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat Jepara.

Melalui forum ini, Ketua DPRD Jepara menegaskan komitmennya menjadikan masa reses sebagai momentum menghadirkan negara di tengah umat, membangun jembatan kepercayaan antara pesantren dan institusi penegak hukum, serta memastikan Jepara tetap menjadi daerah yang aman, religius, dan kondusif bagi seluruh warganya. (Petrus)