Pemkab Bojonegoro Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Targetkan Kemiskinan Turun hingga 7,98 Persen

 Pemkab Bojonegoro Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Targetkan Kemiskinan Turun hingga 7,98 Persen

Bojonegoro –Jatim-wartaglobal.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat komitmen dalam menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut diwujudkan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Semester II Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Diseminasi Dokumen 

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029, Rabu (24/12/2025), bertempat di Synergi Room Pemkab Bojonegoro.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Bojonegoro, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, camat dari lima wilayah lokus kemiskinan, serta perwakilan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/NGO, dan stakeholder terkait. Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi seluruh pihak dalam penanggulangan kemiskinan yang terencana dan berkelanjutan.

Kepala Bappeda Bojonegoro, Ahmad Gunawan F., menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 dan Nomor 8 Tahun 2025 serta Keputusan Bupati Bojonegoro tentang pembentukan TKPKD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029. Selain melakukan evaluasi program tahun berjalan, kegiatan ini juga bertujuan mendiseminasikan dokumen RPKD agar dapat dipahami secara utuh dan dijadikan pedoman bersama dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro pada awal tahun 2025 berada di angka 11,69 persen dan berhasil ditekan menjadi 11,49 persen. Pemerintah daerah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 10,55 persen pada tahun 2026 dan mencapai 7,98 persen pada akhir periode RPJMD.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa penurunan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya validitas dan integrasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan agar seluruh bantuan dan intervensi program benar-benar tepat sasaran.

“Keberhasilan penurunan kemiskinan sangat ditentukan oleh data yang valid dan terintegrasi. Program yang dijalankan harus transparan dan dapat dikontrol bersama oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, narasumber dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bojonegoro (Unigoro), Ahmad Taufiq, mengapresiasi keterbukaan Pemkab Bojonegoro dalam melibatkan unsur akademisi dalam penyusunan dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Ia menegaskan komitmen LPPM Unigoro untuk terus mendukung pemerintah daerah melalui kajian ilmiah, riset kebijakan, serta rekomendasi berbasis data.

Dalam forum tersebut, akademisi sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unigoro, Ahmad Taufik, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penguatan integrasi data kemiskinan lintas perangkat daerah, peningkatan pendampingan berkelanjutan bagi penerima bantuan agar program tidak bersifat seremonial, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur.

Ia juga merekomendasikan agar program penanggulangan kemiskinan diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM berbasis potensi lokal, pengembangan keterampilan kerja sesuai kebutuhan pasar, serta kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta guna menjamin keberlanjutan dan dampak jangka panjang.

Melalui Rapat Koordinasi TKPKD ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap terbangun sinergi yang semakin solid antar perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan dukungan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, pelaksanaan RPKD 2025–2029 diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro. (Prokopim)