Pembinaan Aparatur Desa di Pungpungan Tekankan Transparansi dan Tata Kelola Keuangan yang Baik
BOJONEGORO – Jatim - warta global.id. -Pemerintah Desa Pungpungan, Kecamatan Kali Tidu, Kabupaten Bojonegoro, menjadi tuan rumah kegiatan pembinaan serta peningkatan kapasitas aparatur desa pada Rabu, 3 Desember 2025. Acara yang digelar di Balaidesa ini diikuti oleh kepala desa, sekretaris desa (Sekdes), serta jajaran Lembaga Aksi Kebijakan dan Bantuan (LAKB) se-Kecamatan Kali Tidu.
Hadir pula sejumlah pejabat penting Kabupaten Bojonegoro, mulai dari Kajari Bojonegoro Tarjono, perwakilan Polres Bojonegoro, Kepala Dinas Koperasi dan Industri (Kadin), Staf Ahli Bupati, Camat Kali Tidu, hingga DPMPD Bojonegoro. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintah desa agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Kajari Tarjono Tekankan Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan
Dalam sambutannya, Kajari Bojonegoro Tarjono menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa sangat penting, terutama dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa. Ia mengingatkan bahwa dana desa yang dikelola aparatur pemerintahan merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara benar.P
engelolaan keuangan desa bukan hanya soal pencatatan, tetapi tentang bagaimana kita memastikan anggaran digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa,” jelas Kajari Tarjono.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) harus diperkuat untuk memastikan mekanisme penganggaran hingga pelaporan berjalan sesuai prosedur.M
elalui kegiatan ini, kami berharap aparatur desa makin memahami aturan, prosedur, dan prinsip akuntabilitas. Ini penting untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Materi Peningkatan Kapasitas: Penguatan SDM dan Layanan Publik
Kepala Dinas Koperasi dan Industri (Kadin) Bojonegoro turut memberikan materi mengenai pengelolaan sumber daya desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa aparatur desa harus mampu menjalankan kebijakan pembangunan yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Peningkatan kapasitas SDM aparatur desa dinilai krusial agar sistem pemerintahan desa dapat bergerak lebih efektif dan efisien, serta mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Dialog Terbuka: Sorotan tentang Papan Proyek dan Keterbukaan Informasi
Pada sesi tanya jawab, salah satu kepala desa mengungkapkan kebingungan terkait perbedaan aturan antara Instruksi Presiden (Inpres) dan Permendesa, terutama dalam konteks penggunaan papan proyek. Ia menyampaikan bahwa papan proyek kerap menjadi sorotan LSM dan media karena menjadi sumber informasi utama bagi publik.K
ami sering ditanya tentang papan proyek. Ada rasa bingung karena masyarakat cenderung menjadikan papan proyek sebagai satu-satunya acuan informasi tentang proyek-proyek desa,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, narasumber menjelaskan bahwa papan proyek merupakan bagian wajib dari keterbukaan informasi publik lantaran proyek yang dijalankan menggunakan dana negara.
Papan proyek itu justru alat transparansi. Selama sesuai aturan, tidak perlu khawatir. Pemerintah desa juga bisa bermitra dengan media agar informasi yang sampai ke masyarakat lebih akurat,” tegasnya.
Penguatan Tata Kelola Desa Menuju Pemerintahan yang Bersih
Kegiatan pembinaan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai aturan dan tata kelola pemerintahan, aparatur desa dapat menciptakan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
Acara ditutup dengan pesan agar setiap pemerintah desa terus meningkatkan profesionalitas, menjalin komunikasi antar-lembaga, serta mengedepankan transparansi demi tercapainya pembangunan desa yang maju dan berintegritas.
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
