Terima Perwakilan R3, Ketua DPRD Jepara Mendorong Pemerintah Daerah Memberikan Kepastian Status Paruh Waktu - Warta Global Jatim

Mobile Menu

Top Ads

Klik

Berita Update Terbaru

logoblog

Terima Perwakilan R3, Ketua DPRD Jepara Mendorong Pemerintah Daerah Memberikan Kepastian Status Paruh Waktu

Friday, 18 July 2025

JEPARA, WARTAGLOBAL.id --
Perwakilan Forum Komunikasi R3 ratusan tenaga non-ASN yang sudah bertahun-tahun bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, tetapi hingga kini masih menunggu kepastian nasib, mengadakan audiensi dengan DPRD Kabupaten Jepara, Jumat, (18/7/2025). 

Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Agus Sutisna, menerima langsung audiensi tersebut.
Hadir Ketua Forum R3 Mustakim, bersama beberapa pengurus, membawa satu tuntutan yang jelas:
“Segera ada kepastian, segera ada langkah nyata,” kata Mustakim. 

Mereka mendesak Pemda dan DPRD memperjuangkan pengangkatan mereka sebagai PPPK, meski hanya paruh waktu, seperti amanat KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025.

Mereka adalah peserta seleksi PPPK Tahap 1 Tahun 2024 yang belum mendapatkan formasi non-ASN yang sudah tercatat di database BKN. Jumlahnya tidak sedikit: 412 orang tenaga teknis dari instansi pendidikan dan OPD. Sekitar 200 orang lainnya non-ASN yang tidak lolos CPNS.

Forum ini meminta agar Pemda mengusulkan mereka menjadi PPPK Paruh Waktu dengan gaji setara Upah Minimum Kabupaten dan fasilitas lain sesuai ketentuan. Kontrak selama setahun, lalu menjadi PPPK penuh waktu.

“Kami ini sudah mengabdi bertahun-tahun. Kami hanya minta kepastian,” ujar salah satu perwakilan dengan nada pelan namun tegas. Jika usulan itu berjalan, asumsi APBD yang dibutuhkan diperkirakan 18 hingga 24 miliar rupiah per tahun.


Dalam pertemuan itu, Agus Sutisna memberi jawaban yang memberi ruang harapan. "Tenang saja, pemerintah tidak akan memihak-tigakan tenaga honorer yang sudah mengabdi. Pasti akan diakomodir. Hanya saja, kita harus sabar menunggu kesiapan postur anggaran,” ujarnya.

Agus juga berkomitmen untuk mendorong komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Saya akan bicara dengan pemerintah daerah, supaya usulan PPPK paruh waktu ini segera diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Jangan sampai mereka terkatung-katung tanpa kepastian,” tambahnya.

Bagi ratusan tenaga non-ASN ini, pertemuan tersebut bukan sekadar audiensi. Ini adalah harapan akan peningkatan kesejahteraan dan kepastian status pekerjaan.

Forum R3 berharap langkah DPRD ini menjadi jembatan penting agar tahun 2025 mereka bisa diusulkan sebagai PPPK Paruh Waktu, dan pada tahun berikutnya menjadi PPPK penuh waktu.

Satu hal jelas dari ruang rapat itu, namun perjuangan masih panjang, tetapi pintu peluang sudah diketuk.

(Maskur)

Klik