PEKALONGAN, WARTAGLOBAL.id --
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan mengapresiasi kerja keras DPRD Kabupaten Pekalongan dalam merumuskan dan menyampaikan berbagai rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Pekalongan, Sukirman, usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu pagi (30/04/2025).
"Ya tentu kita mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari rekan-rekan DPRD yang telah merumuskan banyak hal, merekomendasikan banyak hal," ujar Sukirman.
Ia menambahkan bahwa rekomendasi dan catatan penting yang disampaikan DPRD menjadi landasan penting dalam perbaikan dan peningkatan kinerja Pemkab Pekalongan ke depan. Menurutnya, berbagai hal krusial yang dicermati DPRD akan segera ditindaklanjuti bersama perangkat daerah terkait, “Banyak hal-hal krusial yang memang harus kita tindak lanjuti bersama,” tegas Sukirman.
Selain memberikan rekomendasi, lanjut Sukirman, DPRD juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian-capaian yang diraih Bupati selama tahun anggaran 2024. "Kita cukup bergembira dan bersyukur karena DPRD juga menaruh apresiasi yang tinggi terhadap prestasi-prestasi yang dicapai oleh Bupati. Sehingga ke depan prestasi-prestasi itu harus ditingkatkan, programnya ditambah," ungkap Sukirman.
Menurutnya bahwa bentuk dukungan DPRD ke depan akan mencakup penambahan legalitas dan keuangan, "Kita nanti akan detailkan dalam dokumen politik, setelah tadi direkomendasikan oleh DPRD," lanjutnya.
Sebelumnya dalam rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir dalam pidatonya menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi DPRD Kabupaten Pekalongan terhadap berbagai aspek pembangunan, mulai dari kebijakan pembangunan ekonomi, penanganan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, hingga transformasi tata kelola pemerintahan.
Lebih lanjut, DPRD juga menyinggung terkait realisasi pendapatan daerah tahun 2024, yang hanya tercapai sebesar 96,64% dari target Rp 2,45 triliun. DPRD menekankan perlunya kajian potensi pendapatan, inovasi pengelolaan pendapatan daerah, serta usulan pengelolaan objek wisata Linggo Asri oleh pihak ketiga agar lebih optimal. Selain itu, DPRD juga menekankan perlunya perbaikan sistem retribusi pasar, mempermudah perijinan PBG, dan penguatan penarikan retribusi sampah, serta kebutuhan penambahan armada sampah dan bak sampah baru.
Sebagai tindak lanjut atas efisiensi anggaran, DPRD merekomendasikan revisi Perda APBD 2025 sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025, termasuk penyesuaian program kerja dengan prioritas nasional seperti penguatan SDM, makan bergizi gratis, pencegahan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, dukungan swasembada pangan, dan pengembangan UMKM.
(ARIYANTO)
KALI DIBACA
