LEGAL OPINI
Disusun oleh: Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si.
*I. PENDAHULUAN*
Dinamika politik nasional pasca-Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 menghadirkan sejumlah persoalan yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum tata negara, etika kekuasaan, dan tanggung jawab politik. Salah satu persoalan yang patut memperoleh perhatian adalah relasi politik antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam perkembangan politik yang berujung pada pengajuan Hak Menyatakan Pendapat DPR terhadap Gibran.
Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut hubungan personal di antara para tokoh politik tersebut. Lebih jauh, terdapat dimensi tanggung jawab moral, konsistensi politik, serta penghormatan terhadap hak konstitusional yang perlu ditempatkan dalam kerangka kehidupan demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam kontestasi Pilpres 2024. Kemenangan pasangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi dukungan politik berbagai kekuatan nasional, termasuk dukungan politik Joko Widodo yang ketika itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Dalam perspektif politik, kontribusi Joko Widodo dalam dinamika kontestasi tersebut merupakan bagian dari sejarah politik yang tidak dapat diabaikan. Demikian pula, kedudukan Gibran sebagai pasangan calon Wakil Presiden merupakan bagian integral dari konstruksi kemenangan elektoral Prabowo-Gibran.
Namun, ketika muncul persoalan hukum dan politik yang menyangkut kedudukan Gibran, berkembang pula pertanyaan mengenai konsistensi dukungan politik, sikap partai-partai pendukung pemerintahan, serta tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap dinamika politik yang melibatkan mitra perjuangannya.
Oleh karena itu, legal opini ini berupaya mengkaji persoalan tersebut secara objektif dengan menempatkan kepentingan konstitusi, supremasi hukum, dan etika penyelenggaraan kekuasaan sebagai landasan utama analisis.
*II. KONSTRUKSI DUKUNGAN POLITIK DALAM PILPRES 2024*
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 merupakan proses demokrasi yang mempertemukan berbagai kepentingan politik, koalisi partai, dan dukungan tokoh nasional.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024, dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,59 persen suara sah nasional.
Kemenangan tersebut merupakan hasil dari proses elektoral yang melibatkan berbagai elemen politik dan dukungan masyarakat.
Dalam konteks ini, peran Joko Widodo sebagai Presiden yang sedang menjabat pada saat kontestasi Pilpres 2024 merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika politik nasional. Dukungan dan komunikasi politik yang berkembang ketika itu menjadi bagian dari konfigurasi kekuatan yang mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran memperoleh mandat rakyat.
Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa kontribusi politik tidak serta-merta melahirkan hubungan utang-piutang kekuasaan ataupun kewajiban hukum untuk mempertahankan kepentingan pribadi pihak tertentu.
Akan tetapi, dalam perspektif etika politik, kontribusi dan komitmen yang terbentuk selama proses perjuangan memperoleh kekuasaan tetap relevan untuk dinilai sebagai bagian dari konsistensi kepemimpinan.
Di sinilah muncul persoalan mendasar: apakah etika loyalitas politik hanya berlaku ketika kekuasaan sedang diperjuangkan, atau juga harus tercermin ketika salah satu pihak menghadapi persoalan politik dan hukum setelah kekuasaan diperoleh?
Pertanyaan tersebut merupakan persoalan etis dan akademis yang patut dikaji dalam kehidupan demokrasi.
*III. SIKAP PRESIDEN PRABOWO DAN DIMENSI TANGGUNG JAWAB POLITIK*
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Kedudukan tersebut membawa konsekuensi tanggung jawab konstitusional yang tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dengan penghormatan terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Dalam dinamika persoalan Gibran, sikap Presiden Prabowo perlu dilihat melalui dua dimensi yang berbeda.
*Pertama,* dimensi kewenangan konstitusional. Presiden tidak dapat mengintervensi proses hukum maupun menghalangi penggunaan hak konstitusional anggota DPR. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan yang harus dihormati sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme checks and balances.
*Kedua,* dimensi etika kepemimpinan. Presiden sebagai pemimpin pemerintahan mempunyai tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap persoalan yang menyangkut penyelenggaraan negara diselesaikan melalui mekanisme yang objektif, transparan, dan tidak dipengaruhi kepentingan politik yang sempit.
Sikap Presiden Prabowo dalam menghadapi persoalan yang melibatkan Gibran karenanya dapat menjadi objek analisis dari sudut pandang konsistensi kepemimpinan.
Dalam hubungan ini, persoalan yang perlu dikaji bukanlah kewajiban Presiden untuk membela Gibran secara personal, melainkan bagaimana seorang Presiden menjalankan tanggung jawab politiknya ketika mitra dalam satu pasangan kepemimpinan menghadapi tekanan dan dinamika politik.
Kepemimpinan yang berlandaskan etika tidak harus diwujudkan melalui pembelaan tanpa batas. Sebaliknya, kepemimpinan harus tercermin melalui penghormatan terhadap hak, keterbukaan terhadap proses hukum, dan perlindungan terhadap integritas kelembagaan negara.
*IV. POSISI PARTAI GERINDRA DALAM DINAMIKA HAK MENYATAKAN PENDAPAT DPR*
Salah satu bagian penting dalam perkembangan politik ini adalah keterlibatan sejumlah anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra dalam pengajuan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran.
Berdasarkan pemberitaan tanggal 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Dari jumlah tersebut, terdapat 11 anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra yang turut menandatangani usulan tersebut.
Fakta ini menghadirkan persoalan politik yang menarik untuk dianalisis, mengingat Partai Gerindra merupakan partai yang didirikan dan dipimpin oleh Prabowo Subianto serta menjadi bagian utama dari kekuatan politik pemerintahan.
Namun, secara kelembagaan perlu dibedakan antara tindakan anggota DPR dalam menggunakan hak konstitusionalnya dan keputusan resmi partai politik sebagai organisasi.
Keikutsertaan 11 anggota Fraksi Gerindra dalam pengajuan HMP tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Partai Gerindra secara institusional telah mengambil keputusan untuk memakzulkan Gibran.
Anggota DPR memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut harus dinilai berdasarkan prosedur, alasan, dan pertanggungjawaban hukumnya.
Meskipun demikian, dari perspektif konsistensi politik, keterlibatan anggota partai pendukung utama Presiden dalam proses politik yang berpotensi mengarah pada pemberhentian Wakil Presiden patut memperoleh penjelasan secara terbuka.
Persoalan ini bukan dimaksudkan untuk meniadakan hak pengawasan DPR, melainkan untuk menguji konsistensi hubungan politik dalam pemerintahan yang dibangun melalui pasangan kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden.
Dengan demikian, terdapat dua prinsip yang harus berjalan secara bersamaan, yaitu independensi anggota DPR dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya dan konsistensi partai politik dalam menjaga komunikasi serta tanggung jawab politik terhadap pemerintahan.
*V. HAK KONSTITUSIONAL DPR DAN PERLINDUNGAN KEDUDUKAN WAKIL PRESIDEN*
Secara konstitusional, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945.
Hak menyatakan pendapat juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah.
Penggunaan hak menyatakan pendapat dalam konteks dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden harus ditempatkan dalam kerangka Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Artinya, proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak politik mayoritas anggota DPR.
Konstitusi telah menentukan mekanisme yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Dalam hal ini, terdapat beberapa prinsip hukum yang harus diperhatikan:
1. Prinsip konstitusionalitas, yaitu setiap tindakan politik harus mempunyai dasar hukum dan mengikuti mekanisme yang ditentukan UUD 1945.
2. Prinsip due process of law, yaitu setiap proses harus menjamin prosedur hukum yang adil.
3. Prinsip equality before the law, yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
4. Prinsip checks and balances, yaitu setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya tanpa melampaui batas konstitusional.
Dengan demikian, penggunaan hak DPR harus tetap menghormati asas objektivitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum.
*VI. ANALISIS PENGUNDURAN DIRI GIBRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA*
Perkembangan politik tanggal 12 November 2026 membawa persoalan ini pada tahap yang berbeda setelah Gibran menyampaikan pengunduran dirinya dan Presiden Prabowo menerima keputusan tersebut.
Peristiwa ini harus ditempatkan dalam perspektif hukum tata negara, khususnya mengenai mekanisme pengunduran diri dan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk menjaga kesinambungan pemerintahan.
Dalam konteks ini, terdapat beberapa persoalan hukum yang perlu diperhatikan:
*Pertama,* pengunduran diri merupakan tindakan hukum yang harus mempunyai kejelasan mengenai pernyataan kehendak, penerimaan, serta proses ketatanegaraan yang menyertainya.
*Kedua,* penerimaan pengunduran diri oleh Presiden tidak boleh dipisahkan dari ketentuan konstitusi mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden.
*Ketiga,* pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilakukan berdasarkan mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, bukan melalui kesepakatan politik yang mengabaikan prosedur konstitusional.
*Keempat,* seluruh proses tersebut harus memperhatikan kepentingan nasional dan keberlangsungan pemerintahan.
Oleh karena itu, pengunduran diri Gibran harus dipandang sebagai peristiwa ketatanegaraan yang memiliki konsekuensi hukum dan politik, bukan sekadar persoalan hubungan personal antara Presiden dan Wakil Presiden.
*VII. ANALISIS BERDASARKAN TEORI KEADILAN GUSTAV RADBRUCH*
Dalam menganalisis persoalan ini, teori hukum Gustav Radbruch menjadi salah satu pendekatan yang relevan.
Radbruch mengemukakan tiga nilai fundamental hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Ketiga nilai tersebut dapat digunakan untuk menguji dinamika politik dan ketatanegaraan yang terjadi.
_A. Keadilan (Gerechtigkeit)_
Keadilan menghendaki adanya perlakuan yang setara terhadap setiap warga negara.
Dalam konteks persoalan Gibran, proses hukum maupun politik harus dilaksanakan berdasarkan standar yang sama sebagaimana berlaku terhadap pejabat negara lainnya.
Tidak boleh terdapat perlakuan istimewa karena kedekatan politik, tetapi juga tidak boleh terdapat perlakuan yang merugikan seseorang hanya karena perubahan konfigurasi kepentingan politik.
Keadilan harus menjadi dasar dalam setiap proses pengawasan dan pengambilan keputusan.
_B. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)_
Kepastian hukum menuntut agar setiap tindakan penyelenggara negara memiliki dasar hukum yang jelas.
Persoalan persyaratan pencalonan, keabsahan dokumen pendidikan, penggunaan hak DPR, pengunduran diri, dan pengisian jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepastian hukum tidak boleh digantikan oleh interpretasi politik yang berubah mengikuti kepentingan kelompok tertentu.
_C. Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit)_
Kemanfaatan hukum berkaitan dengan tujuan hukum dalam menciptakan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan keberlangsungan kehidupan bernegara.
Dalam konteks ini, dinamika politik yang melibatkan Presiden, Wakil Presiden, dan partai pendukung pemerintahan seharusnya tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Setiap keputusan harus mempertimbangkan stabilitas kelembagaan negara, legitimasi pemerintahan, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.
Ketiga nilai tersebut harus dipertimbangkan secara proporsional agar hukum tidak hanya menjadi instrumen prosedural, tetapi juga menjadi sarana mewujudkan keadilan substantif.
*VIII. ETIKA KEKUASAAN DAN TANGGUNG JAWAB MORAL PARA PEMIMPIN*
Kekuasaan dalam negara demokrasi tidak hanya berkaitan dengan kewenangan formal, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral.
Seorang pemimpin tidak cukup hanya memenuhi persyaratan konstitusional untuk menduduki jabatan. Ia juga dituntut menunjukkan integritas, konsistensi, dan tanggung jawab terhadap hubungan politik yang dibangun dalam proses memperoleh kekuasaan.
Dalam konteks hubungan Prabowo, Jokowi, dan Gibran, terdapat pelajaran penting mengenai hubungan antara dukungan politik dan etika kepemimpinan.
Joko Widodo memiliki catatan kontribusi politik dalam dinamika Pilpres 2024. Prabowo memperoleh mandat sebagai Presiden melalui pasangan calon yang didukung oleh berbagai kekuatan politik. Sementara itu, Gibran merupakan bagian dari pasangan yang memperoleh legitimasi elektoral tersebut.
Ketiganya memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang berbeda.
Oleh sebab itu, hubungan politik di antara mereka tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan kepentingan praktis atau konfigurasi kekuasaan sesaat.
Etika kekuasaan menghendaki adanya keterbukaan, komunikasi politik yang bertanggung jawab, dan penghormatan terhadap setiap proses hukum.
Namun demikian, loyalitas politik juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan konstitusi. Kepentingan pribadi, hubungan keluarga, maupun kepentingan partai tidak boleh ditempatkan di atas kepentingan negara.
Dalam negara hukum, loyalitas tertinggi seorang pemimpin tetap harus diberikan kepada konstitusi dan rakyat.
*IX. KESIMPULAN DAN PENDAPAT HUKUM*
Berdasarkan seluruh uraian dan analisis di atas, dapat dikemukakan beberapa pendapat hukum sebagai berikut:
*Pertama,* kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 merupakan hasil proses demokrasi yang memberikan mandat kepada satu pasangan calon. Kontribusi politik Joko Widodo dalam dinamika kontestasi tersebut merupakan bagian penting dari sejarah politik nasional dan relevan untuk dianalisis dalam perspektif etika serta konsistensi kepemimpinan.
*Kedua,* sikap Presiden Prabowo terhadap persoalan yang melibatkan Gibran harus dinilai berdasarkan dua aspek, yaitu tanggung jawab konstitusional dan etika kepemimpinan. Presiden tidak diwajibkan membela kepentingan personal seseorang, tetapi tetap dituntut menjamin penghormatan terhadap proses hukum dan prinsip demokrasi.
*Ketiga,* keikutsertaan 11 anggota DPR dari Fraksi Gerindra dalam pengajuan Hak Menyatakan Pendapat merupakan fakta politik yang patut menjadi bahan evaluasi mengenai konsistensi hubungan politik antara partai pendukung utama Presiden dan Wakil Presiden. Namun, tindakan anggota DPR tersebut harus dibedakan dari keputusan resmi Partai Gerindra sebagai organisasi.
*Keempat,* penggunaan hak konstitusional DPR merupakan bagian dari mekanisme checks and balances. Akan tetapi, setiap proses yang berpotensi mengarah pada pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden harus tunduk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
*Kelima,* pengunduran diri Gibran dan penerimaannya oleh Presiden Prabowo harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Proses tersebut harus mengutamakan kepastian hukum, kesinambungan pemerintahan, dan kepentingan nasional.
*Keenam,* dalam perspektif teori Gustav Radbruch, setiap keputusan politik dan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam menjaga legitimasi dan integritas negara hukum demokratis.
*X. PENUTUP: LOYALITAS POLITIK DAN HARGA SEBUAH TANGGUNG JAWAB KEKUASAAN*
Dinamika politik yang melibatkan Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Gibran Rakabuming Raka memberikan pelajaran penting mengenai hubungan antara kekuasaan, loyalitas, dan tanggung jawab dalam sistem demokrasi.
Kontribusi politik seseorang dalam proses memperoleh kekuasaan tidak boleh dihapus dari catatan sejarah hanya karena perubahan situasi politik. Demikian pula, hubungan politik yang pernah dibangun tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan mekanisme hukum dan konstitusi.
Namun, dalam kehidupan bernegara, terdapat nilai yang jauh lebih tinggi daripada kepentingan personal maupun kepentingan partai politik, yaitu kepentingan bangsa dan tegaknya konstitusi.
Seorang Presiden tidak hanya dinilai dari keberhasilannya memperoleh kekuasaan, tetapi juga dari bagaimana ia menjalankan kekuasaan tersebut secara bertanggung jawab.
Sebuah partai politik tidak hanya dinilai dari keberhasilannya mengantarkan kader atau pemimpinnya ke pusat kekuasaan, tetapi juga dari konsistensi sikap dan tanggung jawab kelembagaannya dalam menjaga demokrasi.
Demikian pula, seorang Wakil Presiden harus memperoleh perlindungan hukum yang sama sebagaimana warga negara lainnya, sekaligus tunduk pada ketentuan konstitusi yang mengatur jabatannya.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang paling berjasa, siapa yang paling loyal, atau siapa yang memperoleh keuntungan politik. Persoalan utamanya adalah bagaimana seluruh aktor politik mampu menempatkan konstitusi di atas kepentingan masing-masing.
Sebab, kekuasaan dapat diperoleh melalui perjuangan politik, tetapi kehormatan kepemimpinan hanya dapat dipertahankan melalui integritas, konsistensi, dan tanggung jawab terhadap konstitusi.
Loyalitas politik dapat berubah mengikuti dinamika kekuasaan, tetapi loyalitas terhadap konstitusi harus tetap menjadi prinsip yang tidak berubah.
Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si.
