
SURABAYA – WARTA GLOBAL JATIM.ID – Dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang menyeret oknum Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar berinisial IGA memasuki babak pemeriksaan internal. IGA kini menjalani pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Timur dan telah ditempatkan di tempat khusus (Patsus).
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham membenarkan penempatan anggota kepolisian tersebut di Patsus Polda Jatim. Penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik itu juga telah dilimpahkan dari Propam Polrestabes Surabaya kepada Bidpropam Polda Jawa Timur.
“Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Bidpropam Polda Jawa Timur, benar bahwa saat ini anggota yang dimaksud telah ditempatkan di tempat khusus (Patsus) di Polda Jawa Timur dalam rangka menjalani proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri,” ujar Jules saat dikonfirmasi, Sabtu (14/11/2026).
Penempatan Patsus tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan internal guna mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota bersangkutan.
DUGAAN PERISTIWA DI HOTEL KOTA BATU JADI SOROTAN
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan penggerebekan terhadap Kepala Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Angely Emitasari (AE), bersama IGA di sebuah hotel di Kota Batu.
Peristiwa yang disebut-sebut terjadi pada Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 02.30 WIB tersebut menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di berbagai platform media massa maupun media sosial.
Hingga perkembangan pemberitaan pada 11 November 2026, AE belum memberikan penjelasan langsung kepada wartawan terkait dugaan peristiwa yang menyeret namanya.
Sebelumnya, AE sempat menyampaikan akan memberikan keterangan melalui kuasa hukum yang ditunjuknya. Namun, hingga informasi tersebut dihimpun, janji memberikan klarifikasi belum terealisasi. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon seluler juga belum mendapatkan respons.
PEMKAB LAMONGAN SIAPKAN LANGKAH SANKSI
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lamongan dikabarkan tengah menyiapkan langkah terkait kemungkinan pemberian sanksi terhadap Kepala Desa Kedungkumpul apabila dugaan pelanggaran yang bersangkutan terbukti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanganan persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut integritas aparatur pemerintahan desa sekaligus profesionalitas anggota kepolisian dalam menjalankan tugas.
Publik kini menantikan hasil pemeriksaan Bidpropam Polda Jatim serta sikap resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait dugaan peristiwa tersebut.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini berhak memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan memberikan klarifikasi hingga terdapat hasil pemeriksaan atau keputusan resmi dari instansi berwenang.
Reporter: NUR CHOLIS, C.JI., C.LWI
Pimpinan Redaksi Warta Global Jatim.id
JAWA TIMUR – MEDIA CEPAT, AKURAT & TERPERCAYA


