JAKARTA, WartaGlobalJatim.id — 11 November 2026 sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mewakili delapan fraksi partai politik telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menindaklanjuti polemik terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Langkah ini didasari keyakinan mayoritas anggota bahwa Wapres Gibran dinilai telah terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, para pengusul memandang DPR perlu menindaklanjuti putusan tersebut melalui langkah pemakzulan Wakil Presiden.
Rapat pembahasan usulan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026), dan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing fraksi partai politik.
"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan Hak Menyatakan Pendapat," ungkap Saan Mustofa di hadapan para wartawan.
Berikut rincian jumlah penandatangan dari masing-masing fraksi:
No Fraksi Partai Politik Jumlah Anggota
1 PDI Perjuangan 14
2 Partai Golkar 11
3 Partai Gerindra 11
4 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 18
5 Partai Nasdem 19
6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 28
7 Partai Amanat Nasional (PAN) 1
8 Partai Demokrat 18
JUMLAH 120
Saan Mustofa menjelaskan bahwa usulan HMP ini selanjutnya akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk kemudian dibacakan dalam Sidang Paripurna DPR yang diagendakan pada Kamis, 12 November 2026.
"Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, Pak Cucun, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," tegas Saan.
Usulan ini menjadi langkah awal yang penting dalam proses penegakan konstitusi, di mana DPR RI menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan ketentuan hukum dan syarat konstitusional jabatan Wakil Presiden. Perkembangan selanjutnya dari sidang paripurna ini akan terus kami pantau dan informasikan kepada publik.(Red)
