Jatim.wartaglobal.id
KOTA BATU — Di tengah gegap gempita peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kisah Marsudi (68) dan istrinya Romlah (41) di tepian Kali Kebo, RT 12/RW 01, Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, menjadi pengingat pahit bahwa kemerdekaan belum dirasakan merata oleh seluruh warga. Pasangan ini bertahan hidup di rumah kos yang jauh dari layak, dengan dinding bata tua dan anyaman bambu yang berlubang, di mana kata "merdeka" seolah belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Marsudi dan Romlah memiliki seorang anak perempuan berusia 13 tahun yang duduk di bangku SMP. Selama bertahun-tahun, keduanya mengandalkan pekerjaan serabutan dengan penghasilan tidak menentu, yang hanya cukup untuk makan dan membayar biaya kos sebesar Rp800 ribu per bulan, belum termasuk kebutuhan air dan listrik. Kondisi ekonomi keluarga semakin terpuruk setelah Marsudi mengalami gangguan kesehatan berupa dugaan saraf terjepit, yang membuatnya kesulitan berjalan dan sempat menjalani perawatan selama enam hari di RSUD Saiful Anwar Malang tanpa hasil yang membaik.
Romlah mengaku keluarganya sudah beberapa kali didata oleh perangkat RT maupun RW setempat, dan pihak kelurahan juga disebut pernah datang melihat kondisi mereka. Namun, pendataan tersebut belum berujung pada bantuan yang benar-benar mereka rasakan. "Kami sudah pernah didata sama pihak RW dan RT, tapi ya hanya didata saja, Mas. Pihak kelurahan juga pernah beberapa kali ke sini. Kalau Dinsos dan BPS belum pernah ke sini," ujar Romlah. Ketika ditanya apakah keluarganya pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), jawabannya singkat: "Tidak pernah."
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar: ke mana data warga miskin ini bermuara, jika mereka sudah berkali-kali didata tetapi tetap hidup dalam kondisi yang sama? Pendataan seharusnya bukan menjadi akhir dari perhatian pemerintah. Data semestinya menjadi pintu masuk untuk memastikan warga yang benar-benar membutuhkan mendapatkan akses terhadap bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, maupun program pemberdayaan ekonomi. Jika data tidak ditindaklanjuti, maka pendataan hanya menjadi prosedur yang tidak bermakna bagi warga yang membutuhkan.
Kisah Marsudi dan Romlah menjadi gambaran bahwa kemerdekaan tidak cukup hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga seharusnya berarti terbebas dari kelaparan, memiliki tempat tinggal yang layak, memperoleh layanan kesehatan, mendapatkan pendidikan bagi anak-anak, serta mempunyai kesempatan untuk bekerja dan hidup secara bermartabat. Ironisnya, ketika berbagai perayaan kemerdekaan digelar dengan meriah, masih ada keluarga yang justru sibuk memikirkan bagaimana bertahan hidup hingga akhir bulan.
Kemiskinan bukan semata persoalan kurangnya penghasilan. Ada persoalan akses, ketepatan sasaran bantuan, kesempatan kerja, kesehatan dan pendidikan yang saling berkaitan dan dapat membuat sebuah keluarga terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Karena itu, persoalan Marsudi dan Romlah tidak seharusnya berhenti pada cerita tentang "warga miskin yang perlu dikasihani". Ini adalah alarm sosial yang harus didengar oleh pemerintah di semua tingkatan.
Pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan hingga instansi terkait perlu memastikan kondisi keluarga tersebut benar-benar diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Bukan sekadar datang, mendata, lalu meninggalkan mereka kembali dalam persoalan yang sama. Sebab kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya ketika bendera Merah Putih berkibar di halaman kantor pemerintahan, melainkan ketika kemerdekaan itu terasa di rumah-rumah rakyat, termasuk di rumah sederhana di pinggir Kali Kebo tempat Marsudi, Romlah dan anaknya masih berjuang mempertahankan kehidupan.
Menanggapi hal tersebut, Ervan Yudhi Setiawan, SE, Kepala Kelurahan Ngaglik, mengatakan akan segera menurunkan tim untuk meninjau kondisi keluarga tersebut. "Baik Mas, terimakasih atas informasinya. Kami akan segera mendatangi keluarga tersebut untuk melakukan tinjauan bersama tim," ujarnya. Sementara itu, Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kota Batu saat dikonfirmasi juga menegaskan, "Baik Pak, akan segera kami tindaklanjuti."
Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, maka dari itu kemerdekaan sesungguhnya adalah ketika rakyat sejahtera. Kisah Marsudi dan Romlah di tepian Kali Kebo Kota Batu menjadi bukti bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh negara. Jika mereka sudah didata tetapi belum tersentuh bantuan, maka pertanyaannya sederhana: apakah negara benar-benar sudah melihat mereka? Semoga ada perhatian khusus dari pihak terkait agar keluarga ini dapat merasakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya.
Red/fee
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
