Pemkab Purworejo Percepat Digitalisasi Keuangan, Wabup: Transaksi Non Tunai Cegah Korupsi - Warta Global Jatim

Mobile Menu

Entertainment

Responsive Leaderboard Ad Area with adjustable height and width.

Pendaftaran

Klik

More News

logoblog

Pemkab Purworejo Percepat Digitalisasi Keuangan, Wabup: Transaksi Non Tunai Cegah Korupsi

Friday, 3 July 2026
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD

PURWOREJO, Warta Global Jatim.id – Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar Literasi Masyarakat tentang Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui sistem pembayaran non tunai di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo, Kamis (2/7/2026).

Kegiatan ini diikuti 72 peserta yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, serta perwakilan RT dan RW se-Kecamatan Kutoarjo sebagai upaya mempercepat penerapan transaksi digital hingga tingkat desa.

Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom., M.Si., menegaskan bahwa transaksi non tunai merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.

"Transaksi non tunai wajib diterapkan dalam seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah guna meminimalisir risiko korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat," tegas Dion.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah desa untuk memastikan pengelolaan APBDes dilakukan secara transparan melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital seperti CMS, KKPD, QRIS, dan Virtual Account.

Pimpinan Bank Jateng Cabang Purworejo, Totok Kusmintarjo, menyatakan komitmen pihaknya mendukung penuh program ETPD melalui penguatan layanan perbankan digital dan edukasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo, Hadi Sadsila, SP., MM., mengatakan kegiatan literasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat transaksi digital sekaligus mendorong terwujudnya budaya less cash society.

Melalui program ini, Pemkab Purworejo berharap kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih, modern, dan akuntabel.red-