Pemkab Bojonegoro Komitmen Jaga Transparansi Anggaran
BOJONEGORO – Jatim. Wartaglobal.id -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut dibuktikan melalui raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Jumat (29/5/2026). Hadir langsung dalam acara tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar untuk menerima dokumen hasil pemeriksaan.
Masuk Jajaran 33 Daerah Terbaik di Jatim
Opini WTP yang diberikan BPK menjadi indikator utama bahwa laporan keuangan Pemkab Bojonegoro telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Dengan capaian ini, Bojonegoro sukses masuk dalam jajaran 33 pemerintah daerah di Jawa Timur yang berhasil memperoleh opini tertinggi dari BPK pada tahun ini.
Proses pemberian opini sendiri dilakukan secara objektif melalui mekanisme pemeriksaan yang ketat. Penilaian didasarkan pada kesesuaian penyajian laporan keuangan, yang kemudian diverifikasi melalui sistem cross review berjenjang antara tim pemeriksa di daerah dan pusat demi menjaga independensi serta integritas hasil audit.
WTP Bukan Sekadar Prestasi, Tapi Kewajiban
Meski memberikan apresiasi, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur mengingatkan bahwa opini WTP tidak seharusnya dipandang sebagai sebuah prestasi semata. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik merupakan kewajiban dasar setiap pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
"Opini WTP merupakan bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun, opini ini tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa seluruh aktivitas keuangan terbebas sepenuhnya dari potensi penyimpangan atau tindak pidana korupsi," tegas Kepala BPK Perwakilan Jatim.
Oleh karena itu, BPK mendorong seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro, untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Pemacu Kesejahteraan Masyarakat
Raihan WTP ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administrasi keuangan, melainkan menjadi pemacu bagi Pemkab Bojonegoro untuk menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan tepat sasaran, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh warga Bojonegoro. Komitmen menjaga akuntabilitas ini akan terus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Prokopim)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
