Jakarta 27 Juni 2026 – Gelombang kritik yang menghantam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya mendapatkan jawaban tegas dari Presiden Prabowo Subianto. Di tengah sorotan publik yang memanas sepanjang Juni 2026, pernyataan tegas Presiden bahwa “tidak ada yang lebih genting dari perut lapar” menjadi titik puncak pembelaan pemerintah terhadap program andalan tersebut, sekaligus merespons langsung kritikan vokal yang disampaikan Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra.
Ketegangan argumen ini mempertemukan pembelaan keras pihak eksekutif yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, dengan tuntutan gerakan mahasiswa yang menilai ada aspek lain yang jauh lebih mendesak diperbaiki demi masa depan anak bangsa.
Pernyataan bernada emosional Presiden Prabowo disampaikan langsung di hadapan ribuan peserta dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII yang berlangsung di Gorontalo, awal pekan ini. Di atas podium, ia menyindir pihak-pihak yang terus menolak atau mengkritik jalannya program MBG.
“Saya kira nggak ada yang lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati!” tegas Prabowo, dengan nada yang menunjukkan kekecewaan atas penolakan yang muncul.
Prabowo memperkuat argumennya dengan merujuk pada data lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Menurutnya, prediksi menunjukkan lonjakan angka kelaparan global yang sangat masif, diproyeksikan bisa menembus angka 700 juta jiwa di seluruh dunia. Kondisi ini, menurut Presiden, menuntut langkah cepat dan nyata dari pemerintah.
Pemerintah pun menegaskan tetap berkomitmen mengamankan anggaran besar untuk program ini. Fokus utamanya bukan sekadar memberi makan, melainkan menuntaskan masalah mendasar seperti angka tengkes (stunting), kasus gizi buruk, hingga peningkatan kemampuan belajar anak-anak, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal. Bagi pemerintah, pemenuhan gizi adalah fondasi utama sebelum aspek lain bisa berjalan baik.
Di sisi lain, kritik tajam datang dari Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra. Mahasiswi Fakultas Kedokteran UI angkatan 2023 ini menjadi salah satu suara paling vokal yang mempertajam perdebatan ini, baik dalam diskusi publik maupun saat tampil dalam program televisi Catatan Demokrasi.
Menurut Fathimah, permasalahan yang dihadapi anak-anak sekolah di daerah terpencil jauh lebih kompleks daripada sekadar belum mendapatkan makan gratis. Ia menyoroti fakta di lapangan di mana banyak anak justru harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk sampai ke sekolah, misalnya harus menyeberangi sungai berarus deras atau berjalan kaki berjam-jam melewati medan sulit. Fasilitas pendidikan yang rusak, gedung ambruk, hingga kekurangan guru adalah realitas yang menurutnya lebih mendesak ditangani.
“Esensi masalahnya bukan hanya perut kenyang. Bagaimana mau belajar dengan baik kalau akses ke sekolah saja sulit dan tidak aman? Fasilitas rusak, buku kurang, itu yang harus jadi prioritas utama,” ujar Fathimah.
Ia pun menyentil sikap Presiden Prabowo yang dinilai kerap menjauhkan diri dari masukan rakyat. Menurut pengamatannya, di atas podium Presiden kerap menjadikan kritik sebagai bahan bercandaan, kurang menghargai pendapat berbeda, bahkan melabeli para pengkritik sebagai “antek-antek asing”.
Fathimah mewakili BEM UI juga menuntut adanya solusi sistemik, bukan sekadar program seremonial dengan anggaran triliunan rupiah yang menurutnya sering kali habis dibahas di ruang rapat tanpa dampak nyata di lapangan.
“Rakyat tidak butuh klaim angka besar. Rakyat butuh kepastian anak-anak mereka bisa bersekolah dengan layak, aman, dan berkualitas. Kami juga meminta Presiden menyingkirkan lingkaran terdekat atau para ‘yes-man’ yang hanya memberi kabar manis, sehingga Presiden tidak lagi tahu kondisi riil di lapangan,” tegasnya.
Perbedaan pandangan,kini menjadi sorotan luas di tengah masyarakat. Di satu sisi, banyak yang sepakat bahwa pemenuhan gizi adalah hak dasar yang tak bisa ditawar. Namun di sisi lain, banyak pula yang setuju dengan pandangan mahasiswa bahwa perbaikan infrastruktur dan akses pendidikan adalah kunci agar potensi anak bangsa benar-benar bisa berkembang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan lanjutan resmi dari Presiden Prabowo terkait poin-poin spesifik kritik BEM UI mengenai akses pendidikan dan lingkaran terdekat tersebut. Publik pun kini menanti langkah selanjutnya pemerintah,apakah akan tetap fokus menjalankan MBG semata, atau turut memperluas prioritas untuk memperbaiki akar masalah pendidikan yang disuarakan para mahasiswa. (Red)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
