SURABAYA – Warta Global Jatim.id — Proyek pembangunan manhole cover di wilayah administrasi RT 04 RW 07mejoyo, Kecamatan Rungkut, Surabaya, diduga berjalan tanpa koordinasi yang jelas dengan lingkungan setempat dan kini menjadi perhatian warga.
Saat dilakukan penelusuran di lokasi pada Senin malam (25 Mei 2026) sekitar pukul 22.00 WIB, muncul pertanyaan dari warga terkait kejelasan identitas perusahaan pelaksana serta prosedur administrasi pekerjaan yang sedang berlangsung.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, ketika ditanya mengenai proyek tersebut berasal dari PT mana, pelaksana lapangan dan pihak yang disebut sebagai pimpinan subkontraktor awalnya diduga belum mengetahui secara pasti identitas perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut.
Informasi mengenai nama perusahaan disebut baru diketahui setelah pihak pimpinan, Pak Ali, melakukan konfirmasi dengan staf kantor, yaitu dikerjakan PT MSL
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya di tengah warga karena diduga terdapat kurangnya informasi yang diterima pelaksana terkait identitas proyek dan administrasi pekerjaan di lapangan.
Selain itu, saat ditanya mengenai tujuan pembangunan dan dokumen perizinan, pelaksana lapangan disebut menyampaikan bahwa dirinya memperoleh informasi dari kantor bahwa pekerjaan tersebut telah mendapat izin dari dinas dan pihak kecamatan.
Namun saat dilakukan konfirmasi kepada pak maskur Camat Rungkut, diperoleh pernyataan yang berbeda.
“Sopo pak sing bilang ada izin dari Pak Camat...”
“Pak Camat Rungkut juga gak tau bangunan apa itu.”
“Yo besok tak cek pagi,” ujar Camat Rungkut.
Menanggapi hal tersebut, Pak Cholis selaku Ketua RT 04 RW 07 Mejoyo menyampaikan teguran keras dan mempertanyakan proses koordinasi serta perizinan yang diduga belum sesuai prosedur lingkungan setempat.
Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan yang masuk wilayah administrasinya seharusnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan komunikasi dengan perangkat wilayah agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
Prosedur yang Umumnya Menjadi Perhatian dalam Pelaksanaan Pembangunan ;
Kejelasan identitas perusahaan dan penanggung jawab proyek.
Koordinasi dengan instansi serta lingkungan terdampak.
Ketersediaan dokumen administrasi yang dapat diverifikasi.
Transparansi tujuan dan ruang lingkup pekerjaan.
Kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan tata kelola pembangunan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan terkait dugaan ketidaksesuaian koordinasi maupun penjelasan administrasi proyek. Pihak kecamatan disebut akan melakukan pengecekan lanjutan di lokasi besok pagi.red-
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
