Pemkab Bojonegoro Siaga Hadapi Kemarau Panjang 2026, 93 Desa Berpotensi Kekeringan
Bojonegoro — Jatim.wartaglobal.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai mengambil langkah cepat dan terukur dalam menghadapi ancaman kemarau panjang yang diprediksi terjadi pada tahun 2026.
Dampak yang ditimbulkan diperkirakan cukup luas, mulai dari sektor pertanian hingga potensi krisis air bersih di sejumlah wilayah pedesaan.
Upaya antisipasi ini disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Angling Dharma, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para pemangku kepentingan desa.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa fenomena perubahan iklim, khususnya El Nino, menjadi faktor utama yang harus diwaspadai.
Ia menyebutkan bahwa musim kemarau diperkirakan mulai terjadi pada akhir Mei 2026, dengan puncak kekeringan pada Agustus hingga September.
“Berdasarkan hasil pemetaan, ada sekitar 93 desa yang berpotensi mengalami kekeringan. Ini harus kita antisipasi sejak sekarang,” tegasnya.
Untuk menekan dampak di sektor pertanian, Pemkab Bojonegoro mendorong percepatan masa tanam padi pada periode Maret hingga Mei.
Strategi ini diharapkan mampu menjaga produktivitas petani agar tetap dapat panen sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
Selain itu, petani juga didorong melakukan diversifikasi tanaman. Komoditas seperti jagung dan tembakau dinilai lebih tahan terhadap kondisi minim air, sehingga menjadi alternatif yang lebih aman selama musim kering berlangsung.
Di sisi lain, persoalan ketersediaan air bersih menjadi perhatian serius. Sejumlah desa mengusulkan pembangunan sumur bor serta optimalisasi sumber air lokal sebagai solusi jangka panjang.
Wakil Bupati menekankan bahwa penanganan kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan distribusi air bersih melalui dropping semata.
Ia mendorong adanya langkah strategis berbasis data serta pemanfaatan potensi lokal agar penanganan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kita harus bergerak dengan perencanaan matang, berbasis data, dan melibatkan semua pihak. Dengan begitu, dampak kemarau panjang bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Selain fokus pada ancaman kekeringan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas aparatur desa, terutama dalam meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial serta mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Dengan kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat, Pemkab Bojonegoro optimistis desa-desa di wilayahnya mampu menghadapi tantangan kemarau panjang 2026 secara lebih tangguh, adaptif, dan siap. (Prokopim)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
