Pemkab Bojonegoro Perkuat Akurasi Bansos dan Dorong Desa Peduli Lingkungan
BOJONEGORO –Jatim.wartaglobal.id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengintensifkan upaya peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos) sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui penguatan kapasitas aparatur desa.
Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro di Ruang Angling Dharma, mulai 22 hingga 24 April 2026.
Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 1.051 peserta yang terdiri dari aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, hingga penggiat desa sebagai garda terdepan pembangunan di tingkat lokal.
Kepala Dinas PMD Bojonegoro, Joko Lukito, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran desa, khususnya dalam mendukung program pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan.
“Fokus kita tidak hanya pada bansos, tetapi juga bagaimana desa mampu bergerak selaras dengan program daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup,” ujarnya.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang membuka langsung kegiatan tersebut menegaskan bahwa persoalan utama dalam penyaluran bansos masih berkaitan dengan kualitas data.
Menurutnya, validitas data menjadi kunci agar bantuan dapat tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Data itu berasal dari panjenengan semua. Maka harus benar-benar valid, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dipengaruhi kepentingan tertentu,” tegasnya.
Ia menambahkan, prinsip penyaluran bansos harus mengedepankan ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala serta integrasi sistem menjadi hal yang wajib dilakukan untuk meminimalkan kesalahan distribusi.
Selain fokus pada bansos, Bupati juga mengingatkan pentingnya pembangunan desa yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Ia menekankan agar setiap aktivitas pembangunan tidak mengorbankan sumber daya alam.
“Jangan sampai pembangunan desa justru merusak lingkungan. Penebangan pohon tanpa kontrol bisa menghilangkan sumber air. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, masyarakat desa juga didorong untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah serta mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari perangkat daerah, di antaranya Wakil Bupati Bojonegoro, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Materi yang disampaikan meliputi penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), strategi penyaluran bansos tepat sasaran, hingga pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bojonegoro berharap aparatur desa semakin siap menjadi ujung tombak pembangunan yang akurat, responsif, dan berkelanjutan. (Prokopim)


.jpg)