Nganjuk, Warta Global Jatim.id
Isu mengenai adanya beberapa porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak layak konsumsi di sejumlah titik di Kabupaten Nganjuk kini menjadi perbincangan hangat dan sorotan publik. Menanggapi polemik yang berkembang di lapangan, Achmad Choderi, selaku Koordinator Paguyuban Mitra MBG Nganjuk, akhirnya angkat bicara pada Selasa (3/03) untuk memberikan klarifikasi serta memaparkan langkah-langkah konkret yang akan diambil pihaknya untuk menyelesaikan masalah ini.
Dalam wawancara eksklusif, Achmad Choderi mengakui bahwa laporan mengenai MBG yang tidak layak merupakan hal yang serius dan tidak bisa diabaikan begitu saja. "Kami sangat prihatin dengan adanya polemik yang muncul terkait kualitas MBG di beberapa lokasi di Kabupaten Nganjuk. Sebagai koordinator paguyuban yang menaungi para mitra penyedia MBG, kami merasa bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap porsi makanan yang disajikan kepada anak-anak memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang telah ditetapkan," ujar Achmad Choderi dengan tegas.
Menurut Achmad, langkah pertama yang akan dilakukan oleh pihaknya adalah mengumpulkan data secara menyeluruh dan akurat mengenai lokasi-lokasi MBG mana saja yang dinilai bermasalah. "Kami akan segera melakukan verifikasi dan validasi data terkait laporan yang masuk. Tim kami akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi MBG, mulai dari bahan baku yang digunakan, proses pengolahan, hingga cara penyajiannya. Dengan data yang jelas dan terperinci, kami dapat menindaklanjuti masalah ini dengan tepat dan objektif, tanpa memihak siapapun," tambahnya.
Achmad juga menegaskan bahwa apabila ditemukan kesalahan atau pelanggaran dalam penyediaan MBG, pihaknya akan segera memberikan teguran resmi kepada mitra yang bersangkutan. "Teguran resmi ini akan disertai dengan batas waktu yang jelas untuk perbaikan. Kami berharap mitra yang bersangkutan dapat segera memperbaiki kualitas MBG mereka agar kembali memenuhi standar yang ditetapkan. Namun, jika dalam batas waktu yang diberikan tidak ada perbaikan yang signifikan, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku," katanya.
Selain membahas mengenai langkah penanganan masalah, Achmad Choderi juga menjelaskan mengenai besaran pagu anggaran yang dialokasikan untuk program MBG di Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, pagu anggaran yang ditetapkan berbeda-beda tergantung pada jenjang pendidikan peserta didik, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak-anak pada setiap tahap pertumbuhan. "Untuk jenjang PAUD, TK, dan SD kelas 1 sampai 3, pagu anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara itu, untuk jenjang SD kelas 4 sampai SMA, pagu anggarannya sedikit lebih tinggi yaitu sebesar Rp10.000 per porsi," jelas Achmad.
Achmad menambahkan bahwa besaran pagu anggaran ini telah disusun dengan cermat dan digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan penyediaan MBG. "Anggaran ini digunakan untuk membeli bahan baku makanan yang berkualitas, biaya pengolahan, serta biaya distribusi hingga sampai ke tangan anak-anak. Kami berusaha agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan dan pertumbuhan anak-anak," ujarnya.
Polemik mengenai MBG yang tidak layak di Nganjuk juga menjadi sorotan tajam dari Aliansi Wartawan Nganjuk (AWN). Sebagai salah satu pilar keempat demokrasi, wartawan memiliki fungsi sosial kontrol yang penting dalam mengawasi jalannya program-program pemerintah. Puguh Santoso panggilan akrabnya Bujel, selaku Ketua AWN, menyatakan bahwa pihaknya akan selalu mengawal program MBG ini agar berjalan tepat sasaran, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
"Kami menyadari bahwa program MBG ini merupakan program yang sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, sebagai wartawan yang memiliki fungsi sosial kontrol, kami akan selalu mengawal jalannya program ini. Kami akan memantau apakah program ini berjalan tepat sasaran, apakah kualitas makanannya terjamin, dan apakah kuantitasnya sesuai dengan yang ditetapkan. Jika ada masalah yang ditemukan, kami akan menyampaikannya kepada pihak yang berwenang agar segera ditindaklanjuti," ujar Bujel.
Bujel juga menambahkan bahwa AWN akan bekerja secara profesional dan objektif dalam mengawal program MBG ini. "Kami tidak akan memihak siapapun, kami hanya akan menyampaikan fakta yang ada di lapangan. Tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa program MBG ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi anak-anak. Kami juga berharap kerja sama yang baik dari semua pihak, termasuk paguyuban mitra MBG, pemerintah, dan masyarakat, agar program ini dapat berjalan dengan sukses," pungkasnya.
Sampai saat ini, pihak Paguyuban Mitra MBG Nganjuk masih terus melakukan pengumpulan data dan verifikasi terkait lokasi-lokasi MBG yang bermasalah. Masyarakat yang memiliki informasi lebih lanjut mengenai hal ini diharapkan dapat menghubungi pihak paguyuban atau AWN agar dapat segera ditindaklanjuti. Dengan adanya langkah-langkah konkret yang diambil oleh Achmad Choderi dan timnya, serta pengawasan yang ketat dari AWN, diharapkan polemik mengenai MBG tidak layak di Nganjuk dapat segera terselesaikan dan kualitas MBG dapat kembali terjamin, sehingga anak-anak dapat menikmati makanan yang bergizi dan sehat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.(Tomo)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
