KLATEN, WARTAGLOBAL.id -- Sudah sepekan sejak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, namun hingga kini mayoritas koperasi tersebut belum memulai operasionalnya.
Di Kabupaten Klaten, dari total 401 KDMP yang telah memiliki badan hukum dan akta pendirian, baru dua koperasi yang benar-benar aktif, yakni KDMP Bentangan di Kecamatan Wonosari dan KDMP Ponggok di Kecamatan Polanharjo.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, yang segera menginstruksikan langkah percepatan melalui kegiatan Kontak Bisnis yang digelar Selasa (29/7/2025) di Pendopo Pemkab Klaten.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (DKUKMP) Klaten ini merupakan fase kedua setelah peluncuran nasional oleh Presiden Prabowo. Dalam acara tersebut, hadir perwakilan pengurus dari seluruh KDMP di Klaten, serta mitra strategis seperti Pertamina, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jateng, PT Pupuk Indonesia, Bulog, Samsat, dan DPMPTSP.
Kepala DKUKMP Klaten, Anang Widjatmoko, mengatakan bahwa koperasi yang sudah memiliki legalitas lengkap sebenarnya sudah siap untuk menyusun business plan dan segera memulai operasional.
“Hari ini kami hadirkan berbagai stakeholder seperti Bulog, Samsat, hingga KPP Pratama. Tujuannya agar koperasi bisa langsung mengurus legalitas tambahan seperti NIB, NPWP, dan memahami jalur distribusi hingga pembiayaan,” jelasnya.
Anang juga menekankan bahwa kontak bisnis ini menjadi jembatan untuk memperluas jejaring usaha, menggali peluang ekonomi desa, serta membuka akses terhadap modal, teknologi, dan pasar.
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menegaskan bahwa legalitas yang sudah lengkap harus disusul dengan kesiapan manajerial dan pengelolaan dari masing-masing pengurus KDMP.
“Kita ingin para pengurus KDMP tidak hanya tahu apa itu koperasi, tetapi juga bisa menangkap peluang nyata. Maka kita pertemukan langsung dengan BUMN dan instansi yang relevan,” tegasnya.
Hamenang menambahkan, untuk mendukung percepatan, modal usaha dari bank anggota Himbara (BNI, BRI, Mandiri) dan bank daerah seperti Bank Jateng dan Bank Klaten sudah disiapkan. Pemkab bahkan menyediakan subsidi untuk sektor tertentu jika ditemukan hambatan akses permodalan di lapangan.
“Legalitas sudah klir. Maka sekarang waktunya merekrut anggota sebanyak mungkin. Koperasi hanya akan hidup jika ada partisipasi aktif dari masyarakat. Dari, oleh, dan untuk anggota,” tegasnya.
Dukungan dari pihak mitra juga datang, salah satunya dari Pertamina Patra Niaga, yang diwakili oleh Wahyu Purwoko. Ia menyampaikan bahwa Pertamina siap membuka peluang distribusi produk-produk seperti LPG 3 kg, LPG nonsubsidi, dan pelumas melalui KDMP.
“LPG 3 kg adalah barang subsidi pemerintah, penyalurannya sangat diatur. Tapi KDMP bisa ikut berperan dalam distribusi resmi asalkan sesuai regulasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Diklat Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, yang hadir mewakili Kepala Dinas Koperasi Jateng, menegaskan bahwa masa depan KDMP sepenuhnya tergantung pada kualitas dan kesiapan pengurus.
“Sudah punya akta, izin, dan badan hukum. Sekarang tinggal inisiatif dan keberanian untuk bergerak. Kita harapkan dari forum ini muncul ide, kolaborasi, dan langkah konkret,” katanya.
Meski baru dua dari 401 KDMP di Klaten yang beroperasi, Pemkab optimis melalui pendampingan intensif dan kerja sama dengan mitra strategis, seluruh koperasi bisa segera aktif. Harapannya, koperasi Merah Putih menjadi tulang punggung ekonomi desa dan mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat Klaten.
(Joko S)
