Pemkab Bojonegoro Sosialisasi BKK Desa 2025, Bupati Wahono Tekankan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan IPM
Bojonegoro Jatim . Warta global.id
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Sosialisasi Percepatan Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 dan Kebijakan Pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa. Kegiatan di ruang Angling Dharma Gedung Pemkab ini digelar Senin (17/3/2025) hingga Selasa (18/3/2025).
Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kejari Bojonegoro, Polres Bojonegoro, dan para kepala OPD. Peserta sosialisasi sebanyak 447 orang meliputi kades se-Kabupaten Bojonegoro yaitu 419 kepala desa, 28 orang camat, serta OPD teknis sebanyak 14 orang. Hari pertama dihadiri perwakilan dari 13 kecamatan dan 210 desa.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam sambutannya menegaskan telah menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk segera memproses dan mengingatkan para kades agar amanah menjalankan tugas. Sebagai pimpinan, Bupati Wahono merasa memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan kades harus sesuai Standard Operating Procedure (SOP).
"Akhirnya ADD (alokasi dana desa, red) saya tandatangani dan ada penambahan poin di Perbupnya. Poin Perbup tambahan yaitu menggalokasikan 10 persen dari ADD untuk pengentasan kemiskinan berupa ayam petelur melalui program pemberdayaan mandiri keluarga. Sasarannya keluarga prasejahtera yang berada di desil 2 dan 3, dan ini hukumnya wajib untuk tahun ini," tegasnya.
Poin Perbup tambahan ini untuk menyatukan persepsi dan menjawab keresahan masyarakat utamanya tentang kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya angka usia sekolah. Bupati Wahono juga menginstruksikan untuk memperhatikan sasaran yang tepat.
Bupati Wahono juga memastikan semua warga Bojonegoro mendapat BKK dengan prioritas. Terutama yang dapat membangun konektivitas wilayah. Seperti Pembangunan jalan akan menyesuaikan kondisi daerah. Artinya, tidak ditentukan pembangunan menggunakan aspal, paving atau cor. Tapi dilihat kondisi kelayakan jalan secara keilmuan menyesuaikan masing-masing wilayah.
"Soal jembatan, ini yang diutamakan dan bertahap. Menyesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Dengan begitu ekonomi berjalan. Mari sama-sama mengentaskan kemiskinan dan menaikkan indeks IPM kita terkhusus memberi perhatian pada anak-anak putus sekolah," pungkasnya.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro Muji Martopo, yang hadir dalam acara tersebut menuturkan sangat men-support dan mengingatkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi kepada para kades terkait pembangunan. Ia mengajak para kades untuk mengubah paradigma dalam memandang DD, ADD maupun BKK.
"Mari kita dukung Bapak Bupati dan Ibu Wabup dengan semangat baru. Saya hanya ingin setelah kumpul di sini, setelah kegiatan ini, dana desa maupun ADD tidak ada yang menyimpang lagi. Mari dengan paradigma bahwa DD, ADD, dan BKK bukan milik perseorangan. Saya yakin 2025 di zaman Bupati dan Wabup baru tidak ada lagi yang menyimpang," tegasnya.
Kepala Kejari Muji Martopo berharap, sosialisasi ini memberi manfaat kepada semua pihak. Kejari selalu siap untuk mendampingi desa dalam menjalankan program.
Sosialisasi ini sendiri menjadi salah satu langkah agar mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempercepat pelaksanaan kegiatan desa, memperkuat transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana, juga sebagai sinkronisasi program Pemkab Bojonegoro.
KALI DIBACA
