Sempat Dihentikan DPRD Nganjuk, PT Dan Home & Property Diduga Nekad Lanjutkan Pembangunan - Warta Global Jatim

Mobile Menu

Entertainment

Responsive Leaderboard Ad Area with adjustable height and width.

Pendaftaran

Klik

More News

logoblog

Sempat Dihentikan DPRD Nganjuk, PT Dan Home & Property Diduga Nekad Lanjutkan Pembangunan

Wednesday, 18 November 2026


NGANJUK Warta Global Jatim.id
Aktivitas pengerjaan proyek di kawasan Wisata Alam Watu Lawang, Kabupaten Nganjuk, kembali menjadi sorotan publik. PT Dan Home & Property, selaku pihak pengembang yang sebelumnya sempat dihentikan operasional pembangunannya atas rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk akibat belum lengkapnya perizinan, kini diduga melakukan kegiatan uji pengeboran (boring) di lokasi tersebut.

Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun di lapangan pada Rabu (18/11/2026), aktivitas pengeboran itu diduga dilakukan untuk mencari titik sumber mata air,atau untuk pengecoran sross penopang bangunan.Langkah ini disinyalir sebagai upaya pengembang dalam melengkapi sarana dan prasarana penunjang rencana pembangunan glamping (glamorous camping) di kawasan wisata alam tersebut.
Sejumlah warga setempat membenarkan adanya aktivitas alat pengeboran yang beroperasi di area Watu Lawang sejak sepekan terakhir.
"Iya pak, dari kemarin-kemarin saya tahu memang ada aktivitas pengeboran di wilayah Watu Lawang," ujar salah seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan, Rabu (18/11/2026).

Aturan Ketat Pengeboran di Kawasan Hutan
Aktivitas teknik seperti pengeboran untuk sumur bor air maupun pembangunan infrastruktur pendukung di dalam kawasan hutan pada dasarnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Kegiatan tersebut diatur secara ketat oleh Undang-Undang Kehutanan serta peraturan di bidang lingkungan hidup, dan mewajibkan pengembang mengantongi izin resmi dari pemerintah terlebih dahulu.

Apabila pengeboran ditujukan untuk menunjang fasilitas wisata (seperti penyediaan air bersih, pemandian, atau resort), badan usaha wajib memiliki Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) serta Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA). Seluruh perizinan ini harus diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan menyertakan dokumen kelayakan lingkungan, baik berupa AMDAL, UKL-UPL, maupun SPPL.
Selain itu, jika kegiatan pengeboran atau pembangunan fisik dinilai berdampak dan menggunakan sebagian area kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan, pihak pengembang wajib mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Merujuk pada Undang-Undang Kehutanan, setiap bentuk pengeboran maupun pembangunan fisik di dalam kawasan hutan tanpa mengantongi izin resmi merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran atas ketentuan ini berpotensi dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, hingga tindakan pembongkaran paksa terhadap fasilitas maupun bangunan yang telah didirikan.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya menghubungi dan meminta konfirmasi resmi dari pihak manajemen PT Dan Home & Property terkait legalitas aktivitas pengeboran tersebut, namun belum berhasil menemui perwakilan perusahaan.(Tomo)