
NGANJUK, WartaGlobalJatim.id
Polemik rencana pembangunan kawasan wisata alam Watu Lawang, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, semakin menjadi sorotan publik. Aktivis Lingkungan Hidup Lengkong Nganjuk, Didik Alas, mengemukakan sejumlah pertanyaan serius terkait kelanjutan proses perizinan PT DAN HOME & PROPERTY, meskipun sebelumnya proyek tersebut sempat dihentikan atas rekomendasi DPRD Kabupaten Nganjuk.
Menurut Didik Alas, ada dua poin utama yang menjadi keraguan masyarakat. Pertama, PT DAN HOME & PROPERTY sudah melaksanakan aktivitas pembangunan sebelum izin resmi terbit. Kedua, lokasi rencana pembangunan glamping dan kafe tersebut tercatat pada peta mitigasi BPBD Kabupaten Nganjuk serta kajian ilmiah para akademik sebagai zona merah rawan bencana (sebagian menyatakan zona kuning).
"Kami bertanya, atas dasar apa PT DAN HOME & PROPERTY tetap memaksakan pembangunan wisata alam di kawasan rawan bencana? Apakah nanti penyusunan dokumen UKL-UPL / AMDAL akan mengabaikan peta mitigasi kebencanaan yang sudah ada?" ujar Didik Alas.
Sesuai ketentuan perundangan dan Perda RTRW Kabupaten Nganjuk, setiap lokasi rencana usaha WAJIB SESUAI dengan peruntukan lahan yang sudah ditetapkan. Apabila lokasi proyek tidak sesuai zonasi RTRW, maka pengajuan Persetujuan Lingkungan (PKPLH) dapat ditolak atau dikembalikan kepada pemrakarsa.
Dalam dokumen UKL-UPL yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan, pemilik proyek wajib melampirkan overlay peta lokasi proyek dengan peta RTRW, untuk membuktikan bahwa lokasi tersebut bukan kawasan lindung dan sesuai peruntukan lahan.
Ketentuan penataan ruang di Indonesia mewajibkan integrasi mitigasi bencana (tanah longsor, banjir, gempa) ke dalam seluruh tahap perencanaan pembangunan. Kajian UKL-UPL / AMDAL HARUS memasukkan data peta mitigasi BPBD serta kajian risiko kebencanaan untuk mengidentifikasi bahaya, dampak terhadap keselamatan warga, serta merumuskan langkah pengelolaan risiko yang benar-benar aman.
Artinya, status zona rawan bencana bukan sekadar catatan tambahan, melainkan syarat utama penilaian kelayakan proyek sebelum izin lingkungan diterbitkan.
Masyarakat serta para aktivis lingkungan berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kabupaten Nganjuk, serta tim penilai dokumen UKL-UPL benar-benar memeriksa secara ketat kesesuaian tata ruang, kajian lingkungan, dan risiko kebencanaan sebelum memberikan persetujuan lingkungan kepada PT DAN HOME & PROPERTY.
Mereka menekankan bahwa keselamatan nyawa masyarakat, kelestarian alam, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan harus menjadi prioritas utama di atas segalanya.(Tomo)


