
SURABAYA, WARTA GLOBAL JATIM.ID – Persoalan jaminan kesehatan, sulitnya memperoleh pekerjaan akibat pembatasan usia, hingga kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sorotan dalam kegiatan serap aspirasi masyarakat atau reses anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Drs. M. Musyaffak Rouf, Sabtu (21/11/2026).
Kegiatan dalam rangka Reses Masa Persidangan I Tahun 2026 DPRD Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2024–2029 tersebut digelar di halaman Masjid Al-Ali, Mejoyo Gang Masjid 1, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Acara dihadiri ratusan warga dari sejumlah pedukuhan di wilayah sekitar.
Kegiatan reses menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, keluhan, serta usulan yang diharapkan dapat diperjuangkan melalui kebijakan dan program pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, panitia menyediakan selebaran formulir aspirasi yang dapat diisi oleh masyarakat sebagai bahan masukan dan usulan. Selain melalui formulir, warga juga diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung dalam sesi dialog bersama anggota dewan.
BPJS KESEHATAN TERBLOKIR, WARGA KECIL MINTA PERHATIAN
Salah satu persoalan yang mencuat disampaikan Cak Safi'i selaku Ketua RT 03. Ia mengusulkan agar Musyaffak Rouf membantu memperjuangkan pembukaan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat yang mengalami pemblokiran atau penonaktifan.
Menurutnya, persoalan tersebut sangat memberatkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah yang sangat membutuhkan jaminan kesehatan ketika mengalami sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.
Ia berharap ada solusi konkret agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi maupun status kepesertaan.
CAK MODEN SOROTI BATAS USIA LOWONGAN KERJA DAN USULKAN BANTUAN PRODUKTIF
Aspirasi berikutnya disampaikan Cak Cholis, Ketua RT 04 RW 07 Mejoyo, yang akrab disapa Cak Moden.
Dalam penyampaiannya, Cak Moden menyoroti semakin sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan akibat adanya persyaratan batasan usia dalam proses penerimaan tenaga kerja. Ia meminta agar anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya terkait lowongan pekerjaan yang menetapkan batas usia maksimal, misalnya 40 tahun.
Menurutnya, pembatasan usia tersebut menjadi kendala bagi masyarakat yang sebenarnya masih memiliki kemampuan, pengalaman, dan semangat untuk bekerja. Bahkan, tidak sedikit lulusan perguruan tinggi yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Cak Moden berharap kesempatan kerja tidak hanya dinilai berdasarkan usia, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi, keterampilan, dan pengalaman calon tenaga kerja.
Selain persoalan ketenagakerjaan, ia juga mengusulkan adanya program bantuan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan sarana usaha produktif.
Bentuk bantuan yang diusulkan antara lain bibit ikan, bibit tanaman sayuran, ayam petelur, mesin jahit, serta berbagai peralatan usaha lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat.
Menurut Cak Moden, bantuan tersebut bukan sekadar bantuan konsumtif, melainkan sarana pemberdayaan agar masyarakat mampu mengembangkan usaha mandiri, meningkatkan penghasilan keluarga, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.
MUSYAFFAK ROUF TANGGAPI PERSOALAN BPJS DAN SULITNYA LAPANGAN KERJA
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, Drs. M. Musyaffak Rouf menjelaskan bahwa persoalan BPJS Kesehatan merupakan salah satu permasalahan yang membutuhkan perhatian dan koordinasi lintas instansi.
Ia menerangkan bahwa kewenangan teknis terkait kepesertaan BPJS Kesehatan tidak sepenuhnya berada di tangan DPRD Provinsi Jawa Timur. Namun, pihaknya dapat mendorong koordinasi dengan instansi terkait agar masyarakat mendapatkan kejelasan dan solusi atas persoalan kepesertaan yang tidak aktif.
Musyaffak juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah rumah sakit milik pemerintah provinsi yang menjadi fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan bagi masyarakat dari berbagai daerah.
Karena itu, ia menilai perlu adanya perhatian terhadap masyarakat yang benar-benar tidak mampu, terutama ketika membutuhkan pelayanan kesehatan dengan biaya besar tetapi terkendala status kepesertaan BPJS.
Dalam kesempatan tersebut, Musyaffak juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang belum tentu secara otomatis membuat masyarakat kecil lebih mudah mendapatkan pekerjaan.
Persaingan kerja semakin berat, bahkan lulusan perguruan tinggi pun masih menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan.
Ia turut menyinggung ketentuan batas usia maksimal 40 tahun dalam sejumlah lowongan pekerjaan yang dinilai menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Aspirasi masyarakat mengenai pembukaan kesempatan kerja yang lebih luas tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perjuangan agar masyarakat yang masih produktif tetap memperoleh kesempatan untuk bekerja.
PENUTUP KEGIATAN DITANDAI PENYERAHAN AMBULANS SIAGA UNTUK YAYASAN MASJID AL-ALI
Menariknya, rangkaian kegiatan reses tersebut tidak hanya diisi dengan dialog dan penyerapan aspirasi masyarakat. Acara juga ditutup dengan prosesi seremonial pemberian bantuan satu unit mobil ambulans siaga kepada Yayasan Masjid Al-Ali Mejoyo.
Prosesi penyerahan berlangsung dengan penuh rasa syukur dan khidmat. Rangkaian seremonial ditandai dengan pemotongan tumpeng, pemecahan kendi, serta penyerahan kunci mobil ambulans secara simbolis kepada pihak Yayasan Masjid Al-Ali Mejoyo.
Bantuan ambulans siaga tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat, khususnya dalam membantu kebutuhan transportasi warga yang membutuhkan penanganan kesehatan maupun dalam kondisi darurat.
Keberadaan ambulans di lingkungan Yayasan Masjid Al-Ali diharapkan menjadi fasilitas yang memberikan manfaat luas bagi warga Mejoyo dan masyarakat sekitar.
ASPIRASI RAKYAT, HARAPAN UNTUK PERUBAHAN
Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan nyata yang mereka hadapi. Mulai dari jaminan kesehatan, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, hingga kebutuhan pelayanan sosial dan kemanusiaan.
Masyarakat berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas catatan dalam kegiatan reses, tetapi dapat ditindaklanjuti dan diperjuangkan melalui kebijakan maupun program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sebab, kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat bukan sekadar menjalankan agenda formal, melainkan menjadi jembatan antara kebutuhan rakyat dan kebijakan pemerintah.
WARTA GLOBAL JATIM.ID
JAWA TIMUR – MEDIA CEPAT, AKURAT & TERPERCAYA
Reporter: NUR CHOLIS, C.JI., C.LWI
Pimpinan Redaksi Warta Global Jatim.id


