Pemkab Bojonegoro Perkuat Koperasi Desa, 430 KDKMP Kantongi Legalitas Lengkap

BOJONEGORO – Jatim. Wartaglobal. id - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mempercepat penguatan ekonomi berbasis desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Salah satu langkah konkret dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Keuangan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang digelar di Pendopo Malowopati, Senin (27/4/2026).

Kegiatan ini bertujuan memastikan para pengurus koperasi mampu mengelola organisasi secara transparan, akuntabel, dan profesional.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Bojonegoro, Muhammad Ahmadi, menyampaikan bahwa capaian program KDKMP di Bojonegoro menunjukkan perkembangan signifikan.

Dari total 430 koperasi, seluruhnya telah mengantongi legalitas lengkap, mulai dari badan hukum, NPWP, hingga Nomor Induk Koperasi.

“Sebanyak 84,4 persen atau 363 koperasi juga telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan 310 koperasi sudah melaksanakan RAT melalui sistem Sibkopdes,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa KDKMP merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong.

Menurutnya, koperasi desa memiliki peran strategis dalam memangkas rantai distribusi.

“Dengan koperasi, harga kebutuhan masyarakat bisa lebih terjangkau, dan keuntungan kembali kepada anggota,” ujarnya.

Untuk mendukung operasional koperasi, Pemkab Bojonegoro telah menyiapkan 430 tenaga pendamping dari unsur PPPK yang akan mendampingi setiap desa dan kelurahan.

Ke depan, Bojonegoro juga bersiap mengikuti peluncuran nasional 1.000 KDKMP pada 18 Mei 2026 dengan target 22 koperasi.

Bahkan, pemerintah pusat menargetkan peluncuran 50.000 koperasi di seluruh Indonesia pada peringatan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2026.

Dari sisi pembangunan, Komandan Kodim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto menyebut progres pembangunan fisik terus berjalan. Saat ini, 130 titik koperasi telah selesai 100 persen, sementara 391 desa lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Sebanyak 39 titik belum dapat memulai pembangunan karena persoalan lahan, seperti status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), keterbatasan luas lahan, hingga administrasi aset yang belum rampung.

Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus koperasi.

Ia mendorong adanya pelatihan lanjutan, khususnya di tingkat mikro, agar koperasi tidak hanya berdiri tetapi juga mampu berkembang dan berdaya saing.

Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Bojonegoro dinilai menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan kolaborasi yang kuat, KDKMP diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Melalui Bimtek ini, para pengurus koperasi juga didorong untuk menjunjung tinggi kejujuran serta memiliki semangat kewirausahaan, sehingga koperasi dapat berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan. (Prokopim)