Nganjuk Warta Global Jatim.id
Di tengah upaya pemerintahan Kang Marhaen dan Mas Handy yang gencar melakukan perbaikan jalan di Kabupaten Nganjuk, masalah terkait penggunaan material tambang dari luar daerah masih menjadi PR panjang yang tak kunjung usai di Kota Bayu. Dugaan dominasi penggunaan material tambang dari Jombang untuk pengurukan PT Mitra Abadi Sempurna, di Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, kini menjadi sorotan tajam masyarakat dan berbagai pihak.
Fakta yang mencuat adalah material tambang dari Jombang tersebut tidak membayar pajak di Kabupaten Nganjuk, melainkan di daerah asalnya. Hal ini tentu merugikan Nganjuk, sementara dampak kerusakan jalan akibat lalu lintas pengangkutan material tersebut sangat terasa. Warga yang melintas di jalan alternatif Nganjuk-Surabaya ,Lengkong-Jatikalen (utara) menuju Jombang, atau melalui Baron-Tanjunganom (selatan) – rute yang sering dijadikan pilihan untuk menghindari simpang empat Kertosono dan lebih lancar saat puncak arus mudik langsung merasakan dampak kerusakan jalan tersebut.
Keprihatinan ini bahkan disuarakan lantang oleh para pendemo dan aktivis saat aksi protes di PT Mitra Abadi Sempurna.Jum,at 13 /03,
Eko Sunarno (68), Koordinator aksi warga Desa Dawuhan dan salah satu tokoh masyarakat setempat, menegaskan bahwa material pengurukan yang digunakan berasal dari Kabuh, Jombang. "Bayar pajak di Jombang, bikin rusak jalan di sini," teriak salah satu aktivis saat orasi, menyuarakan kegelisahan yang dirasakan banyak pihak.
Menurut Eko, seharusnya pekerjaan pengurukan yang berada di wilayah Nganjuk menggunakan material dari tambang yang juga berdomisili dan membayar pajak di Nganjuk, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi daerah tersebut. Selain masalah pajak dan kerusakan jalan, warga Desa Dawuhan juga dihantui masalah kesehatan. Sudah berbulan-bulan, warga merasa was-was tertular ISPA akibat debu lembut dari tanah urukan yang setiap hari terhirup.
"Hingga hari ini, PT Mitra Abadi tetap nekat tidak ada itikad baik untuk rembukan dengan warga. Hari ini, kami bersama warga sepakat kegiatan tersebut harus ditutup," ucap Eko tegas. Ia menambahkan bahwa pihak perusahaan terkesan diam seribu bahasa, tidak pernah mengajak warga dalam sosialisasi, dan tidak pro terhadap kepentingan warga. Keluhan yang disampaikan warga pun seolah tidak dihargai dan tidak mendapatkan tanggapan yang memadai."Kami tidak anti investasi, tapi tolong hargai warga. Jangan tiba-tiba ada alat berat masuk dan melakukan pengurukan tanpa ada kejelasan sosialisasi ke kami yang tinggal di sini," tegas Eko.
Sementara itu, gabungan aksi dari tiga LSM, yakni LSM PD, Aliansi Wong Gawat, dan Komunitas Salam Lima Jari (SLJ), turun ke lokasi untuk membaur bersama warga Desa Dawuhan. Ketiga LSM tersebut memberikan ultimatum kepada pihak perusahaan dan menyampaikan kekecewaan mereka di hadapan awak media, menuntut adanya penyelesaian yang adil dan memihak kepentingan warga serta daerah Nganjuk.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT Mitra Abadi Sempurna terkait tuntutan dan keluhan yang disampaikan oleh warga dan berbagai LSM tersebut. Masalah ini pun menjadi tantangan baru bagi pemerintahan Kang Marhaen dan Mas Handy dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, investasi, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nganjuk.(Tomo)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
