MIRIS "QODARI ( KSP ) : UNGKAP 8.549 DAPUR MBG BELUM PUNYA SERTIFIKASI KEMENKES - Warta Global Jatim

Mobile Menu

Entertainment

Responsive Leaderboard Ad Area with adjustable height and width.

Pendaftaran

Klik

More News

logoblog

MIRIS "QODARI ( KSP ) : UNGKAP 8.549 DAPUR MBG BELUM PUNYA SERTIFIKASI KEMENKES

Thursday, 25 September 2025

KSP Ungkap 8.549 dari 8.583 Dapur

MBG Belum Miliki SLHS, Hanya 34
Vang Terverifikasi
Muhammad Qodari Kepala Staf Kepresidenan

Warta Global Jatim.id Surabaya - Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
Muhammad Qodari mengungkap fakta
mengejutkan terkait program Makan Bergizi
Gratis (MBG). Berdasarkan data Kementerian
Kesehatan per 22 September 2025, dari 8.583
dapur MBG (SPPG) yang beroperasi, hanya 34
dapur yang memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan
Sanitasi (SLHS), sedangkan 8.549 lainnya belum
memiliki sertifikat tersebut,

SLHS merupakan sertifikasi yang menyatakan
bahwa sebuah dapur telah memenuhi standar
mutu dan aspek keamanan pangan. KQodari
menegaskan bahwa sertifikasi ini menjadi bagian
dari upaya mitigasi dan pencegahan potensi
keracunan pada program MBG, karena makanan
dari dapur tanpa jaminan higiene rawan risiko.

Lebih lanjut, Qodari juga menyoroti kondisi
penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Keamanan Pangan di lapangan. Dari total 1.379
SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP keamanan
pangan, dan dari jumlah tersebut, hanya 312
yang benar-benar menjalankan SOP dalam
aktivitas sehari-harinya

Menurut Qodari, regulasi prasyarat bagi SPPG
-yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional
(BGN) dan dibantu oleh BPOM -- sudah
tersedia. Namun tantangan utama beralih ke
aspek pengawasan lapangan dan kepatuhan
dari pihak pengelola dapur MBG.
Qodari juga menyinggung data BPOM
terkait insiden keracunan dalam periode
Agustus-September 2025. la menyebut bahwa
9 dari 10 kasus keracunan terjadi pada SPPG
yang baru beroperasi kurang dari satu bulan,
menandakan bahwa waktu awal operasi sangat
rentan terhadap praktik yang belum matang
dalam keamanan pangan.

Temuan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi
pemerintah agar program MBG yang bertujuan
meningkatkan kecukupan gizi bagi warga tetap
terlaksana dengan aman dan sesuai standar.
Pemerintah diharapkan memperkuat fungsi
pengawasan, peningkatan kapasitas pengelola
dapur, dan penegakan kepatuhan terhadap SOP
keamanan pangan.red