JAKARTA – Memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan jajaran Polri bahwa esensi keberadaan mereka adalah untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan menimbulkan ketakutan. Peringatan dengan tema *“Polri untuk Masyarakat”* ini, kata Bamsoet, harus menjadi momentum refleksi bagi Polri untuk semakin adaptif terhadap dinamika sosial dan aspirasi publik, terutama di tengah generasi muda yang kritis.
“Hari Bhayangkara bukan sekadar seremonial, melainkan panggilan moral bahwa Polri hadir untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan,” tegas Bamsoet di Jakarta, Rabu (1/7/25). Ia menegaskan, kesuksesan Polri diukur dari rasa aman dan kepercayaan masyarakat, bukan dari kekuatan represif. “Polri harus menjadi solusi, bukan sumber ketakutan,” tambahnya.
Bamsoet mengapresiasi langkah transformasi Polri melalui program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan), yang diwujudkan dalam inovasi teknologi seperti layanan digital SIM, SKCK online, e-tilang, dan Polri SuperApp. Platform ini telah memudahkan akses publik di lebih dari 500 kota/kabupaten, menunjukkan upaya Polri mendekatkan diri ke masyarakat.
Data Polri mencatat, sepanjang 2024, lebih dari 5.000 kasus kejahatan berhasil diungkap, termasuk narkoba dan perdagangan orang, dengan penurunan kriminalitas konvensional sebesar 8%. Namun, kejahatan siber justru naik 15%, menuntut kesiapan ekstra. Bamsoet menekankan, kepercayaan publik tak hanya dibangun lewat statistik, melainkan interaksi nyata seperti sikap ramah Bhabinkamtibmas dan penegakan hukum yang adil.
Bamsoet juga menyoroti peran krusial Polri dalam menjaga stabilitas nasional, seperti Operasi Tinombala di Poso, pengamanan KTT ASEAN 2024, dan pengungkapan jaringan narkoba internasional. “Polri adalah garda terdepan dalam menghadapi ancaman radikalisme hingga kejahatan lintas negara,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar Polri konsisten membersihkan institusi dari oknum bermasalah, seperti praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. “Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya. Tantangan eksternal seperti kejahatan digital, hoaks, hingga kejahatan artificial intelligence juga membutuhkan Polri yang cerdas teknologi dan berintegritas.
“Reformasi Polri tidak boleh berhenti. Di era digital, Polri harus terus berbenah, meningkatkan kapasitas SDM, dan memastikan keadilan bagi semua,” pungkas Bamsoet. Hari Bhayangkara, ia harap, bisa memperkuat komitmen Polri sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan humanis.[fer]
