Bojonegoro, warta global id.1 Februari 2025 – Pembangunan pendopo Balai Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, kembali menjadi perhatian publik setelah adanya pemberitaan yang kurang akurat terkait pemanfaatan material lama dalam proyek tersebut. Pemerintah desa menegaskan bahwa material kayu yang digunakan bukanlah barang rongsokan, melainkan bagian dari sejarah desa yang tetap dipertahankan.
Kepala Desa Hargomulyo, Sukir, menjelaskan bahwa sejak awal, proyek pembangunan ini telah melalui prosedur yang benar, termasuk konsultasi dengan dinas terkait. “Kayu yang digunakan dalam pembangunan pendopo adalah peninggalan sejarah desa. Kami tidak berani menghilangkannya tanpa izin. Sebelum proyek berjalan, kami sudah berkonsultasi dengan dinas terkait dan mendapatkan persetujuan resmi,” ujarnya.
Menurutnya, jika memang ada permasalahan dalam penggunaan material tersebut, sejak awal dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2024 senilai Rp 350 juta tidak akan pernah cair. “Semua tahapan sudah diverifikasi, dan kalau memang ada kesalahan, tentu dana ini tidak akan disetujui oleh pemerintah daerah,” tambahnya.
Camat Kedewan, Eko, juga menegaskan bahwa proyek ini sudah diawasi dan tidak ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya. “Kami memastikan bahwa pembangunan ini berjalan sesuai dengan aturan. Sudah ada monitoring dan evaluasi (monev) dari dinas terkait, dan tidak ada temuan penyimpangan,” katanya.
Selain itu, pemerintah desa juga membantah kabar yang menyebutkan papan informasi proyek tidak dipasang. “Papan informasi sudah ada sejak awal, diletakkan di samping kiri pintu masuk balai desa. Mungkin ada pihak yang tidak mengetahui atau tidak melakukan pengecekan langsung sebelum membuat pemberitaan,” ungkap Sukir.
Pemerintah desa menyayangkan adanya berita miring yang tidak berdasar. “Kalau memang ada yang masih meragukan, silakan datang langsung ke balai desa. Jangan hanya menulis berita tanpa melihat fakta di lapangan,” tegasnya.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak akurat. Pemerintah desa tetap berkomitmen untuk menjalankan pembangunan dengan transparansi dan akuntabilitas demi kepentingan bersama.
KALI DIBACA
.png "Ironis Dugaan Pungli Dana Bantuan Pkh Disabilitas Ds Sanggrahan Disunat.")
