wartaglobal jatim id - Jakarta. Komisi II mengelar rapat kerja bersama Komisi pemilihan umum (KPU)dan badan pengawasan pemilu(Bawaslu) yang bahas tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) Tahun 2025
Selanjutnya,Kami menyampaikan kepada saudara yang hadirnya mempengaruhi undangan rapat hari ini.
demikian dengan pimpinan dan anggota komisi II , wakil ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bawa sesuai dengan jadwal atau siklus anggaran yang dikeluarkan oleh badan anggaran DPR RI ,DPR RI telah mengtugaskan seluruh komisi agar rapat kepada mitra mitranya dalam rangka membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2025 yang hasilnya disampaikan kepada badan anggaran DPR RI.
Oleh karena itu,kami telah menawarkan sekaligus meminta persetujuan mengenai Rapat kerja pendapat pada hari senen 10/06/2024, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.ucap wakil ketua DPR RI Saan Mustopa
Saan menyampaikan bicara pendahuluan adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) Tahun 2025. Rencana kerja pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 sampai bulan Mei 2024, Menurutnya rapat tersebut masih bersifat penyampaian pagu indikatif
"Nanti kita akan bahas lagi setelah tanggal 16 Agustus, masih ada dua tahap untuk ke depan, dan biasanya kita lakukan konsinyering," Ucap saan
Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah menjelaskan dalam sidang Komisi II DPR RI bahwa untuk pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 telah terealisasi sebesar 96,88 persen. Menurutnya KPU mendapatkan pagu dengan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp20,2 triliun, dan telah realisasinya sebesar Rp19,6 triliun.
Ketua KPU juga menjelaskan pada tahun 2024,bahwa untuk pelaksanaan anggaran tahun 2024 terealisasi mencapai sebesar 73,78 persen,
Selanjutnya, komisi pemilihan umum ( KPU) RI telah dapatkan pagu anggaran mencapai sebesar Rp28,3 triliun dan baru terealisasi mencapai sebesar Rp20,9 triliun
Untuk rencana kerja pada anggaran 2025 KPU dapat kan pagu indikatif sebesar Rp3,06 triliun
Selain itu Komisi Pemilihan umum (KPU) RI telah menjelaskan "Program atau kegiatan pada tahun 2025 kepada komisi II DPR RI, melakukan pada tahun transisi waktu penyelenggaraan pemilu(Per-Election)", ucap Ketua KPU Hasyim Asy'ari
" Yang kedua, komisi pemilihan umum penguatan di internal pada manajemen seperti penataan organisasi KPU, penguatan kelembagaan melalui diklat atau pelatihan teknis, Pengikatan Sarana dan Prasarana layanannya perkantoran, penantaan BMN(penghapusan dan pengarsipan/pememilahan)", ujarnya
Komisi pemilihan umum juga harus melakukan kegiatan setelah pasca tahapan pemilu yaitu
1. Evaluasi pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024
2. Persiapan regulasi pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2029
3.integlasi sistem informasi pemilu
4. Pendataan DPT(Daftar Pemilu Tetap) berkelanjutan
5.pendidikan pemilihan pemula dan kelompok rentan/marjinal
Untuk Bawaslu, ketua Bawaslu
Rahmat Bagja membacanya laporan anggaran kepada DPR RI tentang Anggaran pada tahun 2023,bawaslu dapat kan ragu sebesar Rp9,94 triliun, yang baru terealisasi mencapai sebesar Rp8,58 triliun atau sebesar 86,39 persen
Untuk anggaran tahun 2024, Bawaslu mencapai Rp11,6 triliun dan baru terealisasi sebesar Rp5,83 triliun atau sebesar 50,23 persen. Untuk pada anggaran tahun 2025, Bawaslu mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp2,41 triliun.ucap Rahmat Bagja
Anggota komisi II dari Fraksi PAN Guspardi Gaus yang telah mempertanyakan tentang seriuskan KPU RI dan Bawaslu RI telah menyinggung jumlah presensi jajaran KPU dan Bawaslu yang hadir dalam rapat dengan pendapat bersama dengan Komisi II DPR pada hari ini
"Pada tahun kelima ini bagi kami khusus saya yang bermitra dengan KPU RI dan Bawaslu RI. Baru kali ini pada hari ini saya lihat baik KPU ataupun Bawaslu menampakkan tidak ketidakseriusannya dalam untuk menghadapi RDP ini," kata Guspardi dalam rapat kerja dengan pendapat bersama KPU dan Bawaslu di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
"saya cuma lihat 7 komisioner KPU, yang hadir cuma hanya 3 orang saja. Jangan kita beranggapan bahwa setelah selesai pemilu pertanggungjawaban keuangan tetap merupakan sesuatu yang amat-amat sangat penting," Ucap Guspardi Gaus.
Selain itu Guspardi Gaus juga mempertanyakan Bawaslu yang hadir lantaran rapat cuma hanya Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Guspardi Gaus meminta antar instansi harus saling menghargai. Kita ini dalam rapat ini harus saling terbuka, kami coba lihat, jarang-jarang yang cuma hadir hanya ini tapi karena memang dirasakan pentingnya kegiatan ini saya lihat kita tidak melakukan skors terhadap dalam rapat tersebut,karena kan sudah telah memenuhi. Jadi kepada Ketua Bawaslu RI Pak Bagja tolong bagaimana ini anggotanya lainnya
Guspardi Gaus juga mengomentari laporan anggaran tersebut oleh KPU RI dan Bawaslu, dengan Anggarannya tersebut sangat luar biasa sampai sekelas triliun, laporan tersebut yang telah disampaikan tadi sangat sulit saya untuk membacanya. Masa begini ini laporannya. Dan itu pun yang kami telah minta, coba kita lihat, bagaimana ini. Kemudian mana fotokopi SK atau apa ini saya nggak ngerti, nggak bisa saya baca ini. Padahal kertasnya bagus, kecil, kenapa kertasnya tidak seperti yang biasa saja, barangkali bisa lebih murah
Ketua KPU Hasyim Asyari telah menanggapi kritik dari faksi pan Guspardi Gaus. Alasan KPU RI yang hadir tiga orang, Karena dalam sidang Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pemilu tahun 2024 satu-satunya pihak tergugat atau termohon dari KPU, jadi maka itu kami harus berbagi tugas untuk itu.
(Ariesto/Red)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
